PENUH HARAPAN: Anggota Majelis Etik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), S. Ipung Purnomo menumpangkan harapan terhadap penyelenggara negara terkait pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.(mti)
Jakarta, Sindotime-Penyelenggaran pemerintahan yang
transparan merupakan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu,
penyelenggara Negara harus siap dengan konsekuensi sebagai pejabat publik dan
jauh dari sikap anti kritik, termasuk di lembaga kementerian sekalipun.
Ini ditegaskan Anggota Majelis Etik Masyarakat Transportasi
Indonesia (MTI), S. Ipung Purnomo. Menurutnya, dalam menjalankan pemerintahan
apalagi menyangkut kebijakan di Kementerian, tentunya seorang Menteri harus
dapat menerima masukan dari banyak orang. Apalagi selama ini, Menteri
Perhubungan Dudy Purwagandhi jarang terlibat dalam diskusi umum membangun
transportasi Indonesia.
Menteri Perhubungan jangan alergi dengan wartawan dan sulit
ditemui. Walau untuk sementara bisa didelegasikan melalui juru bicara. Namun,
tidak seperti sekarang, selalu menghindar dengan wartawan. Menteri sebagai
pejabat publik, hendaknya bisa terbuka dengan media setiap saat.
Terlebih, sekarang sedang marak terjadi kecelakaan lalu
lintas. Masyarakat ingin tahu sejauh mana program keselamatan yang sedang dan
akan dikerjakan Kementerian Perhubungan.
Tidak hanya dengan wartawan, namun dengan pemerhati
(pengamat), akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga harus bisa
bersinergi. Riset-riset yang dihasilkan dan dilakukan oleh Perguruan Tinggi
yang dapat diadopsi oleh Kementerian Perhubungan. Juga masukan-masukan berdasar
pengalaman di lapangan dari para pemerhati transportasi dan LSM yang sering
terlibat dalam kebijakan transportasi.
Presiden, hendaknya menegur para Menterinya yang tidak mau
menerima masukan dari pihak luar. Memimpin negeri ini tidak bisa sendirian.
Dengarlah masukan dari pemerhati, akademisi, asosiasi, komnunitas, dan LSM.(*/zoe)
