Padang, Sindotime-Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mendesak Pemerintah Pusat membatalkan rencana pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk provinsi ini, yang mencapai lebih dari Rp2,6 triliun. Permintaan ini muncul karena Sumbar sedang menghadapi dampak serius dari bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah dalam beberapa bulan terakhir.
Menurut Mahyeldi, pengurangan anggaran di tengah penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi justru akan memperberat beban pemerintah daerah. Dukungan fiskal dari pusat dinilai krusial agar pemulihan berjalan cepat dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
Baca juga :252 Ton Ikan Mati, Kerugian Sementara Tembus Rp 12,28 Miliar
“Kami telah menyurati Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan agar rencana efisiensi TKD untuk Sumbar dikaji ulang. Saat ini, dukungan itu sangat diperlukan untuk penanganan bencana,” ujar Mahyeldi saat meninjau lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12).
Kerusakan Meluas, Pemulihan Butuh Anggaran Besar
Pemprov Sumbar mencatat bahwa dampak bencana tersebar luas dan bersifat masif. Data terbaru menunjukkan, 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, 317 rumah hilang tersapu material banjir, 94 jembatan rusak.
Sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, dan nasional terdampak
Kerusakan pada fasilitas umum dan pemukiman membuat banyak warga masih membutuhkan bantuan logistik, layanan kesehatan, dan akses transportasi. Mahyeldi menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
