“Fasilitas umum dan rumah warga banyak yang rusak parah. Fokus kami saat ini memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan membuka akses ke wilayah terdampak agar bantuan dapat tersalurkan lebih cepat,” katanya.
Selain penanganan darurat, Pemprov Sumbar juga menyiapkan langkah pemulihan jangka panjang, termasuk perbaikan menyeluruh infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, penataan kawasan rawan bencana.
“Semua ini tentu membutuhkan anggaran yang besar,” tambah Mahyeldi.
Baca juga :Pastikan Identifikasi Korban dan Keamanan Warga Berjalan Cepat
Dukungan Mengalir dari Berbagai Pihak
Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas bantuan yang terus mengalir dari pemerintah pusat, BUMN, provinsi lain, komunitas perantau, dan lembaga sosial. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sumbar menjadi bukti komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
“Bapak Presiden dan Bapak Wapres telah datang langsung ke Sumbar, menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat membantu masyarakat kita,” ujarnya.
Rincian Pemotongan TKD yang Diusulkan untuk Dibatalkan. Di mana, data Kementerian Keuangan menunjukkan, pemotongan TKD Sumbar pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp2.628.893.437.000, mencakup seluruh 19 kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Berikut rinciannya, Provinsi Sumbar: Rp533.696.764.000, Limapuluh Kota: Rp124.641.054.000, Agam: Rp166.044.192.000, Kepulauan Mentawai: Rp108.969.699.000, Padang Pariaman: Rp58.947.752.000, Pasaman: Rp54.421.042.000.
