Memasuki Masa Transisi Tanggap Darurat, Pemulihan Pascabenca Terus Dikebut

DIKEBUT : Pemko Padang Panjang terus mengebut pemulihan pascabencana dengan melibatkan unsur Forkopimda.(pemko padang panjang)

Di sisi lain, layanan logistik, kesehatan, serta dapur umum tetap beroperasi setiap hari untuk memastikan kebutuhan para penyintas terpenuhi.

Perbaikan infrastruktur juga berlangsung, mulai dari pembersihan material longsor, normalisasi aliran sungai, hingga pemeriksaan kondisi jembatan dan drainase. Akses utama Jembatan Kembar telah kembali dapat dilewati setelah pembersihan, meski sejumlah bagian masih membutuhkan penguatan struktur.

Dalam rapat evaluasi pada Jumat malam (6/12), diputuskan bahwa masa tanggap darurat diperpanjang hingga 10 Desember agar pekerjaan prioritas dapat diselesaikan dan layanan bagi warga tetap optimal.

Rencana relokasi dan pembangunan hunian permanen pun mulai dipersiapkan. Pemerintah Kota terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian PUPR serta Staf Khusus Kementerian PKP. Pendataan rumah yang terdampak telah dirampungkan, termasuk unit yang akan memperoleh bantuan pembangunan dari Willie Salim dan Ustaz Derry Sulaiman. Bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade, Wali Kota juga menyampaikan kebutuhan percepatan perbaikan sarana vital kepada Menteri PUPR, khususnya di area Jembatan Kembar dan ruas jalan yang terkena galodo.

Baca juga :Tetapkan Satu Tersangka, Nilai Kerugian Mencapai Rp190 Miliar

Data terbaru menunjukkan bahwa total kerusakan infrastruktur mencapai Rp80,4 miliar, mencakup kerusakan fasilitas umum, jalan, jembatan, irigasi, rumah ibadah, hingga area sepanjang daerah aliran sungai. Kawasan Gerbang Batas Kota–Jembatan Kembar tercatat sebagai titik terdampak paling berat, disusul Jalan Lingkar Selatan yang longsor sepanjang 500 meter, serta kerusakan pada Jembatan Ahmad Yani Ngalau dan Jembatan Gatot Subroto Koto Katik.

Adapun kerusakan rumah warga meliputi 41 unit rusak berat, 16 unit rusak sedang, dan 196 unit rusak ringan dengan total estimasi kerugian Rp5,3 miliar.

Sektor pertanian tidak luput dari dampak, dengan nilai kerugian Rp631 juta. Total lahan terdampak mencapai 16,17 hektare di sembilan kelurahan, terutama pada tanaman padi dan hortikultura.