Padang Pariaman, Sindotime—Dalam rangka menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat pascabencana, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengoordinasikan langkah tanggap darurat bersama Pemerintah Pusat dan lintas sektor, meliputi BPBD, TNI, Polri, Dinas Sosial, serta Dinas Pekerjaan Umum. Upaya ini difokuskan pada pelayanan air bersih bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor, termasuk masyarakat yang mengalami gangguan akses air bersih.
Baca juga :Tim Gabungan Terus Upayakan Pencarian Dua Warga Kampung Apar yang Hilang Terseret Banjir
Penyaluran air bersih diprioritaskan ke wilayah yang jaringan airnya tidak berfungsi serta ke lokasi-lokasi pengungsian. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan harian masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemulihan sistem penyediaan air bersih yang terdampak kerusakan infrastruktur.
Distribusi dilakukan melalui berbagai skema, antara lain pengoperasian mobil tangki air, penempatan titik distribusi (drop point) di posko pengungsian, serta penyaluran langsung ke rumah-rumah keluarga terdampak. Selama masa tanggap darurat, pendistribusian akan terus berlangsung dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Pemerintah Pusat melalui Pos Pendamping Nasional (Pospenas) Provinsi Sumatera Barat serta seluruh instansi terkait menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
“Penyediaan air bersih menjadi kebutuhan paling mendesak selama infrastruktur belum sepenuhnya pulih. Ketersediaan dan distribusi air akan terus dipantau agar kebutuhan minum, memasak, serta sanitasi dasar masyarakat tetap terpenuhi,” demikian disampaikan BNPB dalam keterangan pers pada Sabtu (13/12).
