Agam, Sindotime—Kerusakan masif akibat rangkaian bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam menuntut biaya pemulihan yang sangat besar. Pemerintah daerah memperkirakan sedikitnya Rp 741,54 miliar dibutuhkan untuk memperbaiki berbagai infrastruktur publik dan permukiman warga yang terdampak banjir bandang serta tanah longsor.
Baca juga :Pastikan Keandalan Listrik Menghadapi Nataru 2025/2026
Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan kerusakan lintas sektor, mulai dari rumah penduduk, jalan dan jembatan, sarana pendidikan, tempat ibadah, jaringan irigasi, bendungan, hingga kegiatan normalisasi sungai. Sejumlah kecamatan mengalami dampak berat akibat luapan sungai dan pergerakan tanah yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam, Rahmat Lasmono, menjelaskan bahwa estimasi kebutuhan dana tersebut masih bersifat dinamis. Proses pendataan dan verifikasi kerusakan di lapangan masih berlangsung sehingga angka kebutuhan anggaran berpotensi berubah. “Data yang kami miliki saat ini masih sementara dan akan terus diperbarui sesuai hasil validasi,” katanya, Selasa (16/12).
Berdasarkan rekap sementara BPBD, komponen anggaran terbesar terserap untuk perbaikan 359 unit rumah dengan kategori rusak sedang yang membutuhkan dana sekitar Rp 195,30 miliar. Selain itu, rehabilitasi 69 jembatan diperkirakan menelan biaya Rp 208,2 miliar, sementara normalisasi 19 aliran sungai memerlukan anggaran sekitar Rp 131 miliar. Pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan 548 unit hunian sementara dengan kebutuhan dana Rp 16,44 miliar.
Kerusakan tidak hanya terbatas pada sektor perumahan dan transportasi. Sebanyak 49 ruas jalan dilaporkan rusak, disusul 108 fasilitas pendidikan, 11 rumah ibadah, 138 jaringan irigasi, dan 16 bendungan. Sektor pertanian turut terdampak dengan lahan seluas hampir 1.950 hektare mengalami kerusakan. Di sektor peternakan, ribuan ternak dilaporkan mati atau hilang terseret arus.
