Padang, Sindotime-Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi salah satu instrumen kunci dalam memperluas jangkauan layanan keuangan sekaligus mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah yang terdampak bencana. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Pleno TPAKD Provinsi Sumatera Barat Semester II Tahun 2025 yang berlangsung di Auditorium Gubernuran, Padang, Selasa (16/12).
Baca juga :Pemkab Solok Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana Hingga 22 Desember 2025
Dalam forum tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, Adib Alfikri, yang hadir mewakili Gubernur selaku Ketua Tim Pengarah TPAKD, menegaskan bahwa penguatan peran TPAKD terus menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, TPAKD memiliki fungsi strategis dalam memastikan pemerataan akses terhadap produk dan layanan keuangan hingga ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan.
Adib menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar telah menyusun Road Map TPAKD Tahun 2026–2030 sebagai arah kebijakan bersama dalam pengembangan inklusi keuangan daerah. Dokumen tersebut dirancang untuk menjadi landasan strategis dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah, memperkuat sektor produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia mengakui bahwa hingga saat ini masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan layanan keuangan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menuntut TPAKD untuk tidak hanya berfokus pada perencanaan, tetapi juga menghadirkan langkah-langkah percepatan yang lebih konkret dan responsif, khususnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat pascabencana.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci. Rapat pleno ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi kinerja, tetapi juga wadah untuk merumuskan program-program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata,” tegas Adib.
