Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dalam pidatonya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghayati peran strategis Bukittinggi dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia mengingatkan bahwa Bukittinggi pernah memegang peranan vital sebagai Ibu Kota Republik Indonesia saat Yogyakarta tidak dapat menjalankan fungsi pemerintahan akibat Agresi Militer Belanda II.
Ramlan menekankan bahwa pada bulan Desember terdapat sejumlah peristiwa penting dalam sejarah nasional, di antaranya Hari Bela Negara pada 19 Desember dan Hari Jadi Kota Bukittinggi. Dalam peringatan Hari Bela Negara, Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa Bukittinggi memiliki kontribusi krusial dalam menjaga eksistensi negara. Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara menjadi bukti bahwa kota ini berperan sebagai penopang keberlangsungan Republik Indonesia pada masa krisis.
Baca juga :Dono Kasino Indro Resmi Dilantik Sebagai Anggota DPRD Lombok Tengah
Lebih lanjut, Wali Kota memaparkan bahwa Bukittinggi telah beberapa kali mengemban peran sebagai pusat pemerintahan, mulai dari Ibu Kota Republik Indonesia, Ibu Kota Sumatera, Sumatera Tengah, Sumatera Barat, hingga Ibu Kota Kabupaten Agam. Selain itu, Bukittinggi juga tercatat sebagai tempat lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Polisi Wanita (Polwan), serta menjadi kota yang melahirkan dan mendidik banyak tokoh nasional.
Ramlan menekankan pentingnya pewarisan nilai sejarah kepada generasi muda dan meminta Dinas Pendidikan serta para guru untuk mengintegrasikan kisah perjuangan dan kontribusi Bukittinggi dalam proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya, pembangunan peradaban yang kuat tidak dapat dilepaskan dari pemahaman sejarah yang utuh.
Dalam konteks pembangunan ke depan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dengan visi “Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan, dan Berbudaya”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam lima misi utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berkeadilan berbasis sektor unggulan, pembangunan infrastruktur yang terpadu dan inklusif, penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.
