Dari jumlah tersebut, sebanyak 15,2 ton dialokasikan khusus untuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi, sementara 2,8 ton digunakan untuk membantu 619 jiwa terdampak kekeringan dan puso di Kecamatan Tilatang Kamang dan Kamang Magek.
Sebagian besar bantuan pangan yang disalurkan berasal dari pemerintah pusat dengan total mencapai 64,79 ton. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memberikan dukungan sebanyak 40,59 ton beras untuk penanganan gagal panen yang menyasar 9.021 warga di Kecamatan Canduang dan Ampek Angkek.
Baca juga :HJK Bukittinggi Harus jadi Ajang Koreksi Kebijakan, Introspeksi kolektif dan Evaluasi Pembangunan
Terbaru, Pemerintah Kabupaten Agam kembali mendistribusikan dua ton cadangan pangan ke wilayah Salareh Aia Timur, sebagai respons atas tingginya kebutuhan pengungsi. Dengan penyaluran tersebut, sisa stok CPPD Agam kini hanya tinggal dua ton.
Rosva menilai jumlah tersebut sangat tidak memadai untuk menopang perpanjangan masa tanggap darurat. Meski pemerintah daerah berencana menambah dua ton melalui anggaran perubahan dan enam ton dalam APBD 2026, tambahan itu masih jauh dari kebutuhan ideal.
Mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023, Kabupaten Agam seharusnya memiliki cadangan pangan minimal 88,8 ton guna mengantisipasi berbagai kondisi darurat, mulai dari bencana alam, gagal panen, hingga upaya stabilisasi harga.
Dengan kondisi stok yang jauh di bawah ketentuan tersebut, Agam berada dalam posisi yang sangat rentan dan bergantung pada bantuan eksternal. Jika kebutuhan masyarakat terdampak terus meningkat, sementara cadangan daerah tidak mencukupi, maka permohonan tambahan bantuan ke pemerintah pusat menjadi langkah yang tidak terhindarkan.
Baca juga :Peminat Tol Padang-Sicincin Turun Hingga 48,23 Persen Dibandingkan Trafik Normal
