Padangpariaman

Total Kerugian Capai Rp 1,4 Triliun, Pemkab Percepat Penyusunan R3P

×

Total Kerugian Capai Rp 1,4 Triliun, Pemkab Percepat Penyusunan R3P

Sebarkan artikel ini
DIBAHAS : Bupati Padang Pariaman, Jhon Kenedy Aziz ketika memimpin rapat pemutakhiran data kebencanaan hidrometeorologi pascabencana.(pemkab padang pariaman)

Padang Pariaman, Sindotime-Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus menunjukan komitmennya dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana melalui langkah konkret di tingkat teknis. Di tengah hari libur, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis turun langsung memimpin rapat pemutakhiran data kebencanaan hidrometeorologi pascabencana, di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Nagari Pakandangan, Kecamatan 2×11 Enam Lingkung pada Sabtu (27/12).

Baca juga :Relokasi Terpadu Warga Terdampak, Pemkab Siapkan Lahan 2 Heaktare

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Sekretaris Daerah, serta seluruh pimpinan perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten Padang Pariaman.

Baca Juga  ISI Padang Panjang Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Padang Pariaman

Dalam pertemuan itu, Bupati John Kenedy Azis menekankan bahwa dokumen R3P bukan sekadar administrasi, melainkan pijakan utama dalam pemenuhan hak masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu, penyusunannya dituntut selesai tepat waktu dan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sedang berupaya keras menyelesaikan penyusunan R3P tepat waktu. Namun yang paling penting, data yang kita sajikan harus valid. Jangan sampai ada hak masyarakat yang terabaikan, bahkan dalam hal sekecil apa pun. Karena itu, validasi harus dilakukan secara maksimal,” tegas JKA.

Baca Juga  Budaya Minangkabau sebagai Fondasi Utama Pembangunan

Ia menyampaikan bahwa meski berada pada masa libur, seluruh tim tetap diminta bekerja penuh untuk melakukan pengecekan ulang dan penyelarasan data lintas perangkat daerah. Fokus utama diarahkan pada kecocokan laporan OPD teknis, seperti Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, dengan data kebencanaan yang dihimpun oleh BPBD.

Baca juga :Muhayatul Terpilih Sebagai Ketum ABTI Sumbar Periode 2026-2030