Terkait total kerugian akibat bencana, Afniwirman menegaskan bahwa angka pastinya masih dalam proses pendataan. “Kalau kita membicarakan kerugian kita tidak hanya membicarakan lahannya namun juga kita menghitung dampak yang diberikan bencana sehingga petani kita tidak beroperasional, itu yang masih kita hitung. Kita masih fokus untuk melakukan pendataan terkait perbaikan lahan, terakhir data yang masuk dari masing-masing terdampak adalah rusak sedang disusul dengan ringan dan ada beberapa yang rusak berat diantaranya berada di daerah Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Pasaman dan Pasaman barat dimana daerah tersebut memiliki semua kategori kerusakan yang dispesifikasikan oleh kementrian,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses perbaikan dan normalisasi lahan untuk kategori rusak ringan dan sedang ditargetkan dapat diselesaikan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2026.
Secara keseluruhan, luas lahan pertanian dan persawahan di Sumbar yang terdampak bencana diperkirakan hampir mencapai 20 ribu hektare. Afniwirman menyampaikan bahwa hingga saat ini baru beberapa daerah yang telah memfinalkan data kerusakan.
“Yang baru memfinalkan data baru kabupaten tanah datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman. Selebihnya daerah masih terus bergerak untuk melakukan pendataan, kita sudah sampaikan terakhir data dikumpulkan pada tanggal 31 Desember 2025, jika terlambat akan ditinggal. Kementrian mengatakan mereka akan merevisi dipanya dimana sebelumnya dialokasikan untuk 33 provinsi dan sekarang dikrucutkan menjadi 3 provinsi. Tapi kita melihat se Indonesia Sumbar berada di posisi ketiga terkait luasan lahan pertanian yang terdampak bencana dimana Aceh menduduki pringkat pertama dan disusul Sumut diperingkat kedua,” tutupnya.(*/zoe)
