Padang, Sindotime-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan isu pembongkaran jembatan dan jalur kereta api di kawasan Lembah Anai tidak memiliki dasar. Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah daerah justru berfokus pada upaya perlindungan, pelestarian, serta pengaktifan kembali jalur kereta api tersebut sebagai bagian penting dari warisan sejarah daerah.
Penegasan itu disampaikan Mahyeldi dalam pertemuan bersama komunitas heritage yang membahas isu pemeliharaan situs bersejarah di Sumatera Barat. Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Istana Gubernur pada Selasa (30/12) tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Jefrinal Arifin.
“Dapat saya pastikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak akan menyetujui pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai. Fokus kita adalah reaktivasi dan pelestarian, bukan pembongkaran,” tegas Mahyeldi.
Ia mengungkapkan keheranannya atas merebaknya informasi terkait rencana pembongkaran jalur kereta api tersebut, yang menurutnya beredar luas di tengah masyarakat tanpa pernah dikomunikasikan kepadanya selaku kepala daerah.
“Saya cukup terkejut karena isu ini muncul tanpa sepengetahuan Gubernur. Padahal, kebijakan yang kita pegang jelas, yakni menjaga dan melestarikan aset bersejarah,” ujarnya.
Mahyeldi juga menyinggung adanya surat dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang sempat memicu polemik. Ia menilai persoalan tersebut berakar pada lemahnya koordinasi antarlembaga, khususnya dengan pemerintah daerah.
