Padang, Sindotime–Torehan capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah dibukukan Kota Padang sepanjang satu dekade terakhir. Ini dibuktikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang pada tahun 2025 tercatat sebagai yang tertinggi, bahkan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.
Asisten II Setdako Padang yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Didi Aryadi, membenarkan pencapaian tersebut pada Senin (5/1). Ia menyebutkan bahwa realisasi PAD tahun 2025 mencapai 102,95 persen dari target.
“Jika dibandingkan dengan realisasi PAD dalam sepuluh tahun terakhir, capaian tahun 2025 merupakan yang paling tinggi,” ujar Didi.
Berdasarkan data Bapenda Kota Padang, pemerintah daerah menargetkan PAD tahun 2025 sebesar Rp897.692.136.639. Namun realisasinya menembus Rp924.166.475.540 atau melampaui target sebesar 2,95 persen. Capaian ini menjadi tonggak penting setelah bertahun-tahun PAD Kota Padang belum mampu mencapai target.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 target PAD sebesar Rp706.838.011.882,79 hanya terealisasi Rp662.552.174.238,82 atau 93,73 persen. Tahun 2023 pun mencatatkan realisasi 90,25 persen dari target Rp729.911.859.086, dengan pendapatan yang masuk sebesar Rp658.727.572.507,50.
Sementara itu, pada tahun 2022, PAD Kota Padang hanya tercapai 83,55 persen dari target Rp733.347.779.600, dengan realisasi Rp612.719.604.868,56. Kondisi yang lebih rendah terjadi pada tahun 2021, di mana dari target Rp808.184.679.649, realisasi PAD hanya mencapai Rp538.933.660.166,30 atau 66,68 persen.
Capaian PAD pada masa pandemi juga menunjukkan tekanan signifikan. Pada tahun 2020, PAD hanya terealisasi 75,26 persen dari target Rp664.266.307.878. Bahkan pada tahun 2019, realisasi PAD hanya 67,57 persen dari target Rp808.267.778.199,32. Adapun pada tahun 2018, dari target Rp603.724.395.500, realisasi PAD tercatat sebesar Rp487.937.882.411,61 atau 80,82 persen.
Dengan capaian tahun 2025 ini, Pemko Padang dinilai berhasil melakukan lompatan signifikan dalam optimalisasi pendapatan daerah, sekaligus membuka peluang peningkatan kemandirian fiskal di tahun-tahun mendatang.(*/zoe)
