Padang, Sindotime–Pemerintah Kota Padang mengungkap besarnya dampak ekonomi akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan bahwa total nilai kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp2,97 triliun.
Angka tersebut merupakan hasil pendataan sementara yang mencakup kerusakan sektor permukiman, infrastruktur publik, hingga fasilitas penunjang pertanian di lima kecamatan terdampak. Laporan itu dipaparkan Fadly Amran saat mengikuti Rapat Koordinasi percepatan validasi data kerusakan pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, yang digelar secara daring dari Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (6/1).
Dalam pemaparannya, Fadly menjelaskan bahwa bencana banjir bandang dan longsor telah berdampak langsung terhadap 67.563 warga. Kerusakan paling signifikan terjadi pada sektor perumahan, dengan total 5.523 unit rumah mengalami kerusakan dalam berbagai tingkat keparahan. Dari jumlah tersebut, 546 rumah tercatat rusak berat, 2.174 unit rusak sedang, dan 2.949 unit lainnya mengalami rusak ringan.
Selain permukiman warga, bencana juga melumpuhkan sejumlah infrastruktur strategis. Pemerintah Kota Padang mencatat kerusakan pada 13 jembatan, jaringan jalan sepanjang lebih dari 74 kilometer, serta 22 bendungan dan 56 jaringan irigasi. Kondisi ini turut mengancam keberlanjutan sektor pertanian dan konektivitas antarwilayah.
“Jika seluruh komponen kerusakan tersebut dikalkulasikan, total estimasi kerugian mencapai Rp2,97 triliun,” ujar Fadly Amran.
Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri terkait pentingnya akurasi data sebagai dasar penyaluran bantuan, Fadly menegaskan bahwa pihaknya tengah mempercepat proses verifikasi dan validasi pendataan. Langkah ini dilakukan agar program rehabilitasi, rekonstruksi, hingga rencana relokasi warga terdampak dapat segera direalisasikan tanpa hambatan administrasi.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh data benar-benar valid agar bantuan dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk bantuan darurat maupun perbaikan infrastruktur, dapat tepat sasaran dan tepat waktu,” tegasnya.
Di luar upaya pemulihan fisik, Pemerintah Kota Padang juga mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi bencana. Evaluasi ini ditujukan untuk memperkuat kesiapsiagaan kota dalam menghadapi potensi bencana serupa di masa mendatang.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah terdampak, termasuk Provinsi Sumatera Barat, untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menekankan bahwa validitas data menjadi faktor penentu agar proses bantuan relokasi dan perbaikan fasilitas publik dapat berjalan cepat dan efektif.
“Kepala daerah harus memastikan setiap data kerusakan diverifikasi secara menyeluruh agar proses pemulihan tidak terhambat,” ujar Tito Karnavian.(*/zoe)
