Agam, Sindotime-Fase tanggap darurat bencana alam di Agam resmi berakhir. Ini sekaligus menandai mulai memberlakukannya masa peralihan darurat menuju pemulihan. Penetapan ini merupakan hasil kesepakatan Pemkab Agam dengan lintas sektor setelah dilakukan penilaian menyeluruh terhadap kinerja penanganan darurat dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi yang digelar di aula utama Kantor Bupati Agam pada Senin (5/1).
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Agam Benni Warlis Dt Tan Batuah dan dihadiri Wakil Bupati Muhammad Iqbal, Ketua DPRD Agam H. Ilham, serta Sekretaris Daerah Mhd Luthfi AR. Turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Dandim 0304/Agam Letkol Inf. Slamet Dwi Santoso, Kapolres Agam AKBP Muari, perwakilan Kejaksaan Negeri Agam, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli, hingga seluruh camat se-Kabupaten Agam. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan komitmen bersama dalam memastikan kesinambungan penanganan pascabencana.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah memaparkan hasil evaluasi terhadap masa tanggap darurat yang telah berlangsung selama 14 hari. Berdasarkan capaian penanganan di lapangan dan kesiapan memasuki tahap berikutnya, seluruh peserta rapat menyepakati penghentian status tanggap darurat dan beralih ke fase peralihan darurat yang difokuskan pada upaya pemulihan kondisi masyarakat dan wilayah terdampak.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam, Rahmad Lasmono, menjelaskan bahwa hingga 5 Januari 2026 dampak bencana masih tergolong signifikan. Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, tetapi juga menyebabkan kerusakan serius pada berbagai infrastruktur vital. Data sementara mencatat 165 orang meninggal dunia, dengan sebaran korban di Kecamatan Malalak sebanyak 16 orang, Matur 1 orang, Tanjung Raya 10 orang, Palupuh 1 orang, Palembayan 136 orang, dan Ampek Nagari 101 orang.
Selain itu, sebanyak 3.246 warga harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke masjid, fasilitas umum, maupun rumah kerabat. Dari sisi ekonomi, nilai kerugian sementara akibat bencana ini diperkirakan melampaui Rp 6,5 triliun. BPBD juga mencatat sedikitnya 1.729 unit rumah mengalami rusak berat, hanyut, atau berada dalam kondisi terancam, dengan seluruh data kerusakan masih menjalani proses verifikasi dan validasi teknis di lapangan.
Memasuki masa peralihan darurat, Pemerintah Kabupaten Agam akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, percepatan perbaikan infrastruktur, serta perumusan langkah-langkah pemulihan jangka menengah. Tahap ini diharapkan menjadi fondasi awal bagi pemulihan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan di Kabupaten Agam pascabencana.(*/zoe)
