Meski demikian, Bank Indonesia menargetkan inflasi Sumbar dapat kembali terkendali pada 2026. Sasaran inflasi ditetapkan pada level 2,25 persen dengan toleransi deviasi ±1 persen, dan batas atas yang diupayakan tidak melebihi 3,5 persen. Target ini diharapkan dapat dicapai melalui perbaikan sisi produksi dan penguatan koordinasi pengendalian inflasi daerah.
Madjid juga menekankan bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang paling merasakan dampak bencana hidrometeorologi. Sejumlah wilayah sentra produksi seperti Kabupaten Agam dan Tanah Datar mengalami kerusakan lahan akibat banjir dan longsor. Kerusakan tersebut mengurangi luas lahan tanam dan berimplikasi langsung pada penurunan pasokan pangan regional.
Dampak bencana tidak berhenti pada sisi produksi. Penurunan pendapatan masyarakat di wilayah terdampak turut memengaruhi daya beli. Hal ini tercermin pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang biasanya ditandai dengan peningkatan konsumsi, namun kali ini justru menunjukkan tren pelemahan akibat tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mengupayakan pertumbuhan ekonomi Sumbar tetap berada pada level yang aman. Dua agenda utama menjadi fokus kebijakan ke depan.
Pertama, percepatan pemulihan infrastruktur pertanian, khususnya sistem irigasi dan pengairan yang rusak akibat bencana. BI menilai penanganan yang lambat berisiko menyebabkan degradasi lahan secara permanen dan memperpanjang tekanan terhadap produksi pangan.
Kedua, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara inklusif. Bank Indonesia akan mendorong sinergi dengan BUMN serta instansi terkait untuk menghidupkan kembali aktivitas UMKM, terutama di Kota Padang dan kabupaten yang terdampak bencana, agar perputaran ekonomi tetap terjaga dan ketimpangan dapat ditekan.
