Limapuluh Kota, Sindotime-Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, termasuk wilayah yang terdampak serius bencana hidrometeorologi. Salah satu dampak utama yang terjadi adalah pergerakan tanah yang mengakibatkan kerusakan rumah warga dan memaksa sebagian masyarakat mengungsi dari tempat tinggalnya.
Sebagai bagian dari upaya penanganan pascabencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pemantauan langsung terhadap pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak. Kunjungan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, pada Selasa siang (6/1), di lokasi pembangunan Huntara yang terletak di Jorong Aia Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh.
Pembangunan Huntara di lokasi tersebut ditargetkan sebanyak 60 unit hunian yang diperuntukkan bagi keluarga dengan kategori rumah rusak berat. Pengerjaan dilakukan secara kolaboratif oleh personel BNPB, TNI, Pemerintah Daerah, serta masyarakat setempat. Enam puluh unit hunian tersebut dibangun dalam bentuk 12 barak, di mana setiap barak terdiri atas lima unit. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai empat barak atau setara dengan 20 unit hunian.
Selain bangunan utama, pengerjaan juga difokuskan pada penyediaan fasilitas pendukung, seperti septic tank, sumur resapan, sistem saluran pembuangan MCK, serta persiapan lahan untuk pembangunan barak kelima dan keenam. Fasilitas ini disiapkan guna memastikan Huntara layak huni dan memenuhi standar kesehatan lingkungan.
Rustian menyampaikan bahwa BNPB terus memastikan seluruh daerah di Sumatera Barat yang masih berstatus tanggap darurat, termasuk 13 kabupaten/kota, dapat menjalankan penanganan bencana secara optimal dan terkoordinasi. Ia juga mengungkapkan bahwa BNPB telah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada masyarakat terdampak.
“Alhamdulillah, hari ini kami juga menyerahkan Dana Tunggu Hunian selama tiga bulan kepada masyarakat. Dari total 231 penerima, hanya tiga yang masih belum memenuhi persyaratan administratif,” jelas Rustian.
