Dana Tunggu Hunian tersebut diberikan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan. Bantuan ini ditujukan bagi warga terdampak yang tidak menempati Huntara karena masih dapat tinggal sementara di rumah keluarga atau kerabat. Menurut Rustian, penyaluran DTH di Sumatera Barat telah mencapai hampir 98 persen dari total sasaran penerima.
Pengecekan pembangunan Huntara ini sekaligus menandai fase transisi dari masa tanggap darurat menuju tahap pemulihan, yang akan dilanjutkan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB menargetkan pembangunan Huntara dapat segera rampung agar masyarakat dapat berpindah dari lokasi pengungsian ke hunian yang lebih layak.
Kendala utama dalam proses pembangunan saat ini adalah kondisi cuaca serta akses jalan menuju lokasi yang sempat tertutup longsor di beberapa titik, sehingga menghambat distribusi material. Meski demikian, BNPB menargetkan seluruh Huntara dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu dengan menambah jumlah tenaga kerja profesional.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati untuk menambah tukang. Jika tenaga tidak ditambah, bisa selesai satu bulan. Namun dengan penambahan personel, kita targetkan dua minggu selesai,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang, menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga telah menyiapkan lokasi untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Lokasi tersebut berada sekitar satu kilometer dari Huntara, di lahan hibah seluas 5,5 hektare.
“Huntap direncanakan dekat monumen, sekitar satu kilometer dari sini. Untuk korban bencana, rumah rusak berat akan masuk Huntara, sedangkan rusak sedang dan ringan akan mendapatkan lahan hibah dari niniak mamak, wali nagari, dan Pemda,” jelas Safni.
