Sumbar

Butuh Aksi Cepat dan Responsif dalam Penanganan Bencana Hidrometeorologi

×

Butuh Aksi Cepat dan Responsif dalam Penanganan Bencana Hidrometeorologi

Sebarkan artikel ini
DIKUNJUNGI : Presiden RI, Prabowo Subianto bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah ketika meninjau korban bencana alam di Sumbar.(pemprov sumbar)

Padang, Sindotime-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas kinerja yang cepat dan responsif dalam penanganan bencana hidrometeorologi, saat rakor secara daring dengan sejumlah kepala daerah dari Jakarta, Selasa (6/1),

Mendagri memuji kekompakan Pemprov Sumbar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta bupati dan wali kota dalam menghadapi situasi darurat.

“Terimakasih pak saya lihat Forkopimdanya luar biasa kompak. Bapak rapat tiap hari dengan Kapolda, Kajati, Pangdam, dan semuanya sangat bagus sekali sehingga Sumatera Barat sangat cepat sekali,” ujar Tito.

Baca Juga  Longsor, Akses Utama Korong Sakayan-Gamaran Lubuk Alung Terputus

“Koordinasi yang solid dan gerak cepat antara pemerintah daerah dengan TNI, Polri, serta unsur Forkopimda menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana. Ini patut menjadi contoh bagi daerah lain,” lanjutnya.

Secara khusus Mendagri Tito Karnavian juga mengapresiasi adanya dashboard kebencanaan (dashboardbencana.sumbarprov.go.id) yang dimiliki Pemprov Sumbar.

“Hebatnya di Sumatera Barat ini, saya sudah melihat langsung, sebelum bencana sudah memiliki dashboard bersama yang terkoneksi dengan semua kabupaten kota, sehingga begitu terjadi bencana cepat sekali data terkumpul. Itu apresiasi saya kepada Buya,” ungkap Mendagri.

Baca Juga  Program Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Diperpanjang hingga 30 Desember 2025

Dalam rapat yang membahas pendataan kerusakan rumah, fasilitas umum, dan jumlah pengungsi pascabencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera tersebut, Mendagri menegaskan pentingnya percepatan pelaporan data kerusakan rumah warga. Ia menekankan bahwa data yang cepat, akurat, dan valid menjadi dasar utama percepatan penyaluran bantuan serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.