Namun demikian, Bupati menyayangkan belum adanya arah kebijakan yang jelas terkait pengelolaan dan pemanfaatan asrama tersebut. Bahkan sejak dirinya dilantik sebagai Bupati Padang Pariaman, belum pernah dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan terstruktur mengenai masa depan Asrama Haji Sumbar.
“Padahal aset ini berada di wilayah Padang Pariaman dan lokasinya sangat strategis. Seharusnya ada pembahasan serius, detail, dan berkelanjutan agar Asrama Haji ini tidak sekadar menjadi bangunan fisik tanpa fungsi maksimal,” tegasnya.
Bupati juga menyambut positif terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah serta kehadiran Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar yang baru. Ia menilai, momentum tersebut membuka peluang besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan lama, termasuk optimalisasi pemanfaatan Asrama Haji Sumbar sebagai pusat layanan haji yang terintegrasi.
Pertemuan itu turut dihadiri Asisten I Setdakab Padang Pariaman Rudi Rahmat serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Padang Pariaman, Andri Satria Masri. Selain membahas Asrama Haji, diskusi juga mencakup persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, Dr. H. Muhammad Rifki, menyatakan komitmennya untuk membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk berkoordinasi dalam pelayanan haji dan umrah sekaligus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan Asrama Haji Sumbar.
“Kami siap bersilaturahmi dan bekerja sama secara penuh dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, baik dalam pelayanan haji dan umrah maupun dalam upaya mengoptimalkan fungsi Asrama Haji Sumbar,” ujarnya.
