Bukittinggi, Sindotime-Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan penyegaran struktural melalui pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias. Prosesi pelantikan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota pada Kamis, 8 Januari, sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ramlan Nurmatias menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan serta memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia menekankan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah besar yang diiringi tantangan kerja yang semakin kompleks ke depan.
Wali Kota juga mengingatkan pentingnya percepatan kinerja organisasi perangkat daerah, terutama dalam merealisasikan program prioritas pemerintah daerah. Para pejabat diminta untuk membangun kerja tim yang solid, memperkuat komunikasi internal, serta menghindari budaya menunda pekerjaan. Menurutnya, masih banyak aspek pelayanan dan administrasi yang perlu segera dibenahi dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada kesempatan tersebut, enam pejabat resmi menempati jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Mereka adalah Elohansen Panjaitan sebagai Kepala Badan Keuangan, Indra Hartati sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Asrar Fernando sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Albertiusman dipercaya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Susi Yanti menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Roza Wahyuni sebagai Kepala Dinas Sosial.
Menutup sambutannya, Wali Kota berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu menjaga kekompakan, meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, dan bekerja secara profesional agar target pembangunan daerah dapat tercapai. Ia juga meminta BKPSDM untuk segera mempercepat pengisian jabatan yang masih kosong demi menjaga kesinambungan pelayanan publik dan efektivitas birokrasi.(*/zoe)
