Padang, Sindotime – Pemerintah Kota Padang mulai memasuki tahap konkret dalam program relokasi warga terdampak banjir dengan menyiapkan kawasan hunian tetap (Huntap) yang dinilai lebih aman dan berkelanjutan. Salah satu lokasi yang tengah dikaji secara serius berada di kawasan Tanah Sungkai, Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh.
Untuk memastikan kelayakan lokasi tersebut, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, melakukan peninjauan lapangan terhadap lahan seluas kurang lebih 4,6 hektare pada Sabtu (10/1/2026). Kawasan ini direncanakan menjadi tempat tinggal baru bagi sekitar 300 kepala keluarga yang selama ini bermukim di wilayah rawan bencana, khususnya di zona merah banjir dan bantaran sungai di Kecamatan Pauh.
Peninjauan tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan lintas sektor. Wawako Padang didampingi oleh Dandim 0312/Padang, Asisten Pemerintahan, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah. Kehadiran berbagai unsur ini bertujuan untuk memastikan aspek teknis, hukum, dan keuangan dapat dipertimbangkan sejak awal.
Maigus Nasir menegaskan bahwa penetapan lokasi Huntap harus melalui kajian matang dan tidak semata-mata berdasarkan ketersediaan lahan. Pemerintah kota, kata dia, menetapkan sejumlah indikator utama dalam menentukan kelayakan kawasan, meliputi faktor keamanan dari bencana, kemudahan akses, kesiapan infrastruktur dasar, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga.
Berdasarkan hasil peninjauan awal, kawasan Tanah Sungkai dinilai memiliki karakteristik geografis yang relatif aman. Lokasinya berada jauh dari aliran sungai aktif dan tidak berada pada daerah rawan longsor, sehingga potensi risiko bencana dapat ditekan secara signifikan dibandingkan dengan kawasan permukiman lama warga.
Dari sisi konektivitas, lokasi ini juga dinilai cukup representatif. Akses menuju kawasan tersebut terhubung dengan permukiman eksisting dan hanya berjarak sekitar satu kilometer dari jalan utama. Kondisi ini dianggap penting agar warga yang direlokasi tetap memiliki kemudahan mobilitas dan tidak terputus dari pusat aktivitas ekonomi maupun sosial.
