Padang Pariaman, Sindotime—Akses di Malalak hingga kini masih belum bisa dilalui. Menyusul adanya 28 Titik Kerusakan di Malalak yang hingga kini masih dikebut penyelesaiannya. Menyikapi persoalan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan evaluasi langsung terhadap dampak bencana alam yang melanda kawasan Malalak, Sumatera Barat. Ini bertujuan untuk memastikan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan serta merumuskan langkah penanganan darurat maupun jangka panjang.
Peninjauan lapangan dipimpin oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Hendro Satrio Muhammad Kamaludin, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Bencana Alam untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Pembangunan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga, Rakhman Taufik, bersama Budiamin selaku anggota satuan tugas. Kehadiran Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, beserta jajaran, memperkuat koordinasi teknis di lapangan.
Berdasarkan hasil inspeksi, ruas jalan nasional di kawasan Malalak mengalami kerusakan signifikan. Tercatat sebanyak 28 titik kerusakan yang tersebar sepanjang kurang lebih 17 kilometer, mulai dari STA 69+575 hingga STA 87+700. Kerusakan tersebut meliputi satu jembatan yang terputus, satu box culvert rusak berat, serta 26 titik longsor yang terdiri dari longsoran lereng atas dan longsoran ke arah jurang.
Hendro Satrio menjelaskan bahwa dampak longsor menyebabkan beberapa segmen jalan tidak dapat dilalui kendaraan. Hingga saat ini, masih terdapat sekitar dua kilometer ruas jalan yang terputus total sehingga menghambat konektivitas antarwilayah.
Menindaklanjuti arahan Menteri Pekerjaan Umum, BPJN Sumatera Barat telah melaksanakan penanganan darurat guna membuka kembali akses jalan. Upaya yang dilakukan antara lain pembersihan material longsoran, pemasangan jembatan Bailey sebagai solusi sementara, normalisasi dan pembersihan sistem drainase, serta pemetaan kerusakan menggunakan teknologi drone untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses secara langsung.
Penanganan darurat difokuskan pada pemulihan konektivitas agar mobilitas masyarakat dapat segera pulih dan proses identifikasi kerusakan lanjutan dapat dilakukan secara menyeluruh. Pembukaan akses jalan menjadi langkah krusial untuk mempercepat tahapan penanganan berikutnya.
Sejalan dengan langkah darurat tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah menyiapkan rencana pemulihan permanen. Rakhman Taufik menyampaikan bahwa solusi jangka panjang akan difokuskan pada pembangunan empat jembatan permanen menggunakan rangka baja. Pelaksanaan rencana ini membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk pengamanan sungai serta dukungan pemerintah daerah terkait pembebasan lahan.
