Beijing, Sindotime-Sebuah kebijakan internal yang diterapkan oleh Shuntian Chemical Group di Provinsi Shandong, Tiongkok Timur, memicu gelombang kontroversi dan kecaman publik. Perusahaan manufaktur tersebut dilaporkan menetapkan aturan yang mengaitkan status pernikahan karyawan dengan keberlanjutan kontrak kerja mereka. Karyawan yang masih lajang, duda, atau janda diwajibkan untuk menikah dalam jangka waktu tertentu jika ingin tetap bekerja di perusahaan tersebut.
Informasi ini mencuat ke publik setelah manajemen perusahaan mengedarkan pengumuman resmi kepada seluruh staf pada bulan sebelumnya. Dalam dokumen tersebut, perusahaan secara terbuka menyatakan bahwa pernikahan dianggap sebagai indikator stabilitas hidup dan moral karyawan. Manajemen mengklaim kebijakan ini merupakan bagian dari “tanggung jawab sosial” perusahaan untuk membangun lingkungan kerja yang berlandaskan nilai-nilai keluarga.
Aturan ini berlaku bagi karyawan berusia antara 28 hingga 58 tahun, mencakup lebih dari 1.200 pekerja dengan berbagai posisi dan tingkat jabatan. Tidak hanya menyasar mereka yang belum pernah menikah, kebijakan ini juga menekan karyawan yang telah bercerai atau kehilangan pasangan agar segera menikah kembali. Status pekerjaan, kinerja, maupun masa kerja tidak menjadi pertimbangan pengecualian.
Yang paling menuai kritik adalah ancaman eksplisit yang disampaikan manajemen. Dalam pengumuman tertulis tersebut, perusahaan menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap kebijakan pernikahan akan berujung pada pemutusan kontrak kerja. Pernyataan ini menegaskan bahwa keputusan tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan.
Selain ancaman administratif, perusahaan juga menyertakan penilaian moral yang kontroversial. Karyawan yang belum menikah digambarkan sebagai individu yang kurang loyal dan dianggap mengabaikan nasihat orang tua. Narasi semacam ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk stigmatisasi yang tidak pantas dan diskriminatif.
Kebijakan ekstrem ini muncul di tengah situasi krisis demografi yang tengah dihadapi Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat gencar mendorong peningkatan angka pernikahan dan kelahiran melalui berbagai insentif. Penurunan populasi usia produktif dan angka kelahiran yang terus merosot menjadi kekhawatiran nasional. Namun, langkah Shuntian Chemical Group dianggap melampaui batas intervensi yang wajar.
Para pengamat hukum ketenagakerjaan menilai bahwa pemecatan berdasarkan status sipil tidak memiliki dasar hukum yang kuat di Tiongkok. Hak untuk bekerja tidak seharusnya dikaitkan dengan pilihan hidup personal. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, perusahaan berpotensi menghadapi gugatan hukum dan sanksi dari otoritas ketenagakerjaan.
