Ia juga menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dana bencana, menurut Tito, memiliki dimensi moral dan hukum yang serius, sehingga penyimpangan anggaran tidak dapat ditoleransi karena akan memperparah penderitaan masyarakat serta berimplikasi pidana.
Secara rinci, pengembalian TKD dialokasikan sebesar Rp 1,6 triliun untuk Provinsi Aceh beserta 23 kabupaten/kota, Rp 6,3 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota, serta Rp 2,7 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat bersama 19 kabupaten/kota. Dana tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan prioritas masing-masing daerah, seperti perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan kawasan terdampak.
Pemerintah pusat memastikan penyaluran dana akan dikawal ketat agar dapat segera diterima daerah. Tito menyatakan dirinya akan berkoordinasi langsung dengan Menteri Keuangan untuk mempercepat proses transfer, dengan target penyaluran dimulai pada awal pekan depan.
Seluruh kabupaten dan kota di ketiga provinsi tersebut dipastikan menerima pengembalian TKD secara penuh tanpa pengecualian. Tito menjelaskan bahwa meskipun tidak semua wilayah mengalami kerusakan fisik secara langsung, dampak sosial dan ekonomi bencana bersifat lintas daerah dan dirasakan secara luas, sehingga penanganannya harus dilakukan secara kolektif di tingkat provinsi.
“Saya maunya minggu depan sudah ditransfer. Ini kan hari Sabtu, enggak masuk kerja, toh? Hari Senin berarti,” kata dia.(*/zoe)
