Pemerintah Denmark dan Greenland menegaskan bahwa pengerahan pasukan tersebut tidak didorong oleh ancaman langsung dari Rusia maupun China. Namun, mereka mengakui pentingnya menjaga stabilitas dan menunjukkan kemampuan pertahanan di wilayah Arktik yang semakin strategis.
Di sisi diplomasi, Kopenhagen dan Nuuk menyatakan tetap membuka pintu kerja sama dengan Amerika Serikat, khususnya dalam bidang keamanan dan ekonomi. Meski demikian, keduanya menolak tegas wacana pengalihan kedaulatan Greenland. Ketua Komite Pertahanan Parlemen Denmark, Rasmus Jarlov, menegaskan bahwa kolaborasi dalam proyek pertambangan, investasi, atau pembangunan fasilitas militer masih dimungkinkan, tetapi status politik wilayah tersebut tidak dapat ditawar. Ia juga menolak gagasan menjadikan puluhan ribu warga Denmark dan Greenland sebagai warga negara Amerika Serikat tanpa persetujuan mereka.
“Jika mereka memiliki proyek pertambangan yang ingin mereka lakukan atau jika mereka membutuhkan pangkalan militer lain (di Greenland), pintu terbuka lebar untuk diskusi. Tetapi menyerahkan kedaulatan dan 50.000 warga Denmark yang jelas tidak ingin menjadi warga Amerika, kita tidak bisa melakukan itu,” kata Rasmus Jarlov, kepala komite pertahanan parlemen Denmark, kepada seperti dikutip Sky News.
Sementara itu, sejumlah pemimpin Eropa mengingatkan bahwa setiap tindakan militer sepihak terhadap wilayah yang berada dalam lingkup NATO berpotensi memicu krisis serius dalam aliansi tersebut. Langkah semacam itu dinilai dapat mengguncang stabilitas keamanan transatlantik dan memperlemah solidaritas negara-negara anggota di tengah meningkatnya tantangan global.(*/zoe)
