Agam, Sindotime–Jika tidak ada aral melintang, Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kabupaten Agam meresmikan 117 unit hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana banjir di Nagari Salarehaia, Kecamatan Palembayan, pada Sabtu (24/1). Huntara tersebut dibangun di area SDN 05 Kayupasak sebagai solusi sementara bagi ratusan warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir besar akhir November lalu.
Peresmian Huntara ini menjadi bagian dari kunjungan kerja Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ke Kabupaten Agam, yang turut didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wakil Menteri Koperasi dan UMKM, serta Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Kehadiran para pejabat tersebut menegaskan perhatian serius pemerintah pusat terhadap percepatan penanganan pascabencana di wilayah Palembayan.
Rombongan Menko PMK dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sekitar pukul 07.55 WIB. Dari bandara, rombongan langsung menuju Rumah Dinas Bupati Agam di Lubukbasung untuk mengikuti agenda pemaparan singkat terkait kondisi kebencanaan dan langkah-langkah penanganannya. Sekitar pukul 13.30 WIB, rombongan melanjutkan perjalanan ke lokasi Huntara di Kayupasak.
Prosesi peresmian dilaksanakan pada siang hingga sore hari, ditandai dengan penyerahan simbolis 117 unit Huntara kepada Pemerintah Kabupaten Agam dan perwakilan warga terdampak. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers serta peninjauan singkat ke sejumlah titik terdampak bencana di Kecamatan Palembayan.
Bupati Agam, Benni Warlis Dt Tan Batuah, menegaskan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam mendukung kelancaran kunjungan pejabat pusat tersebut. Ia meminta setiap OPD memastikan data yang disajikan akurat, kesiapan teknis di lapangan terpenuhi, serta koordinasi lintas sektor berjalan optimal.
“Seluruh rangkaian kegiatan harus dipersiapkan dengan matang. Tidak boleh ada kesalahan data maupun kendala teknis di lapangan,” tegas Bupati, Jumat (23/1).
Ia juga berharap keberadaan Huntara ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan benar-benar mampu memberikan tempat tinggal sementara yang aman dan layak bagi warga, sambil menunggu realisasi pembangunan hunian tetap.
