MASA depan transportasi publik darat, khususnya angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), tidak sedang tertinggal oleh zaman. Ia sengaja dikalahkan oleh kebijakan. Dikalahkan oleh ketimpangan subsidi, oleh regulasi yang tidak setara, dan oleh negara yang lebih sibuk membangun narasi keberhasilan daripada menghadirkan keadilan struktural di lapangan.
Di Sumatera Barat, trayek Padang–Pariaman menjadi contoh telanjang bagaimana negara gagal menjaga keseimbangan ekosistem transportasi. Pelaku usaha AKDP dipaksa bertarung dalam arena yang tidak adil. Satu moda disokong subsidi besar dan perlindungan penuh, sementara moda lain dibiarkan menanggung seluruh beban operasional, menghadapi tarif yang ditekan, serta trayek tumpang tindih yang tak pernah ditertibkan secara tegas. Ini bukan kompetisi sehat. Ini adalah rekayasa kekalahan.
Negara kerap berbicara tentang integrasi transportasi dan pelayanan publik. Namun di lapangan, kebijakan yang lahir justru meminggirkan pelaku usaha lokal yang selama puluhan tahun menjaga konektivitas wilayah. Armada yang menyusut dianggap konsekuensi modernisasi. Sopir yang kehilangan pekerjaan disebut dampak efisiensi. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah pemiskinan sistemik akibat kebijakan yang timpang dan tidak berpihak.
Yang lebih berbahaya dari kebijakan yang salah adalah normalisasi kehancuran. Ketika satu per satu usaha AKDP gulung tikar, situasi itu dianggap wajar. Ketika pelaku usaha menyuarakan ketidakadilan, mereka dicap tidak adaptif terhadap perubahan. Padahal adaptasi mustahil dilakukan jika aturan main sejak awal sudah berat sebelah. Dalam kondisi seperti ini, negara bukan sekadar absen, tetapi turut membiarkan ketidakadilan bekerja secara perlahan dan rapi.
Transportasi publik bukan semata urusan bisnis. Ia adalah urat nadi ekonomi daerah, penopang mobilitas masyarakat, dan instrumen keadilan sosial. Ketika transportasi darat dilemahkan, yang terdampak bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga pekerja, pelajar, dan masyarakat yang bergantung pada layanan yang terjangkau dan merata. Kebijakan yang tidak adil pada akhirnya akan memperlebar jurang ketimpangan antarwilayah.
Masa depan transportasi darat tidak akan lahir dari seminar, jargon keberlanjutan, atau dokumen perencanaan yang rapi. Ia hanya bisa diselamatkan melalui keberpihakan nyata: penataan trayek yang adil, kebijakan subsidi lintas moda yang proporsional, tarif yang realistis, serta keberanian negara mengakui bahwa kebijakan selama ini telah melukai pelaku usaha kecil dan menengah.
