Fakta terjadinya banjir di Huntara Kayu Pasak memperkuat dugaan bahwa prinsip kehati-hatian belum sepenuhnya diterapkan dalam penetapan lokasi pembangunan. Peristiwa ini tidak sekadar persoalan cuaca ekstrem, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola, khususnya dalam aspek penilaian risiko (risk assessment) yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data.
Pertanyaan publik pun mengemuka: apakah keputusan pembangunan Huntara di lokasi tersebut diambil karena keterbatasan lahan atau demi mengejar target percepatan? Jika kawasan ini memang memiliki tingkat kerawanan tinggi, maka keselamatan warga seharusnya menjadi prioritas utama, bukan ruang untuk kompromi.
Pemerintah daerah kini didesak untuk segera melakukan evaluasi secara terbuka. Langkah-langkah mendesak seperti audit teknis lokasi, perbaikan drainase darurat, hingga opsi relokasi perlu dipertimbangkan apabila risiko banjir tidak dapat diminimalkan. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat mengetahui dasar penetapan lokasi serta upaya korektif yang akan dilakukan.
Bagi para penyintas Galodo Palembayan, Huntara bukan sekadar bangunan sementara. Ia adalah simbol harapan untuk hidup lebih aman pascabencana. Ketika hunian yang dijanjikan aman justru kembali terendam banjir, kepercayaan publik ikut terkikis.
Pemerintah tidak memiliki banyak waktu. Tindakan cepat, tegas, dan bertanggung jawab harus segera diambil sebelum hujan berikutnya turun dan ancaman bencana kembali menghantui warga.
Sayangnya hingga berita ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah, terkait persoalan tersebut.(*/zoe)
