SINDOTIME.COM-Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada kegiatan kader Posyandu menjadi sorotan serius DPRD Kota Padang. Komisi IV DPRD Kota Padang melakukan pengawasan terhadap laporan masyarakat dan meminta para kader menganti temuan tersebut.
Karena adanya temuan tersebut, Komisi IV DPRD Padang menghadirkan OPD terkait seperti Dinkes, Pihak Kecamatan, Inspektorat dan para kader posyandu Senin (2/2). Temuan BPK dalam persoalan ini kurang lebih Rp 171 juta di seluruh kota Padang ditahun 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Padang, Iskandar mengatakan, kondisi ini menyebabkan riak di tengah kader Posyandu sehingga menjadi atensi bagi DPRD Kota Padang.
“Hiring ini untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan yang telah di keluarkan. Ternyata dalam hasil temuan BPK itu menjadi persoalan di lapangan di mana meminta para kader posyandu untuk menganti, ada anggaran program makan tambahan yang Anggarannya di kecamatan. Ketentuannya program yang di serahkan kepada masyarakat itu berbentuk barang. Tapi ada kesepakatan kecamatan dan posyandu dari barang di ubah ke uang arena kader kesulitan terkait,” katanya.
Karena peralihan tersebut bagi BPK ini menjadi masalah sehingga menjadi temuan. “Barang yang sampai di kader pertanggungjawabannya ada di kecamatan. Sedangkan jika uang yang sampai pertanggungjawaban berada di kader, sehingga ini yang jadi temuan,”ucapnya.
Iskandar mengatakan terkait temuan ini tentunya wajib ada pengembalian. Dan dalam hasil pertemuan tadi akan di ganti masing-masing kader Rp 50 ribu.
