Kondisi tersebut menegaskan bahwa angkutan aglomerasi PALAPA harus diposisikan sebagai layanan publik yang layak memperoleh PSO angkutan jalan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat. Subsidi ini bukan untuk mematikan AKDP eksisting, melainkan untuk menjamin keterjangkauan tarif, keberlanjutan layanan, serta keadilan antar moda transportasi publik.
Penutup
Keberhasilan Trans Padang menjadi bukti bahwa transportasi publik yang dirancang dengan visi, konsistensi, dan keberpihakan mampu mengubah wajah mobilitas perkotaan. Kini, dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Sumatera Barat, publik menanti langkah strategis H. Mahyeldi Ansharullah untuk mereplikasi keberhasilan tersebut dalam skala aglomerasi.
Mewujudkan angkutan aglomerasi PALAPA bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan pernyataan kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan mobilitas yang aman, murah, terintegrasi, dan berkeadilan di seluruh wilayah Sumatera Barat.(***)
