Bahkan seluruh masyarakat yang mengadu ke Bamus tidak pernah menyetujui adanya tambang tersebut. Ini karena telah terjadinya rawan bencana di Kenagarian Kasang yang menyebabkan banyak dampak buruk terhadap lingkungan masyarakat, baik di Korong Kasai, Bintungan dan sebagainya.
“Dari sembilan anggota Bamus, tidak ada seorang pun dari kami yang setuju dengan adanya aktivitas tambang tersebut,” tegasnya.
Anggota DPRD Padang Pariaman, Syahrul Usman juga mengaku kecewa dengan terbitnya perizinan pertambangan tersebut, tanpa adanya kesepakatan bersama masyarakat, KAN Kasang dan juga Bamus Nagari Kasang.
Dirinya berharap pemerintah mulai dari Kabupaten, provinsi hingga ke tingkat pusat agar menindaklanjuti dan mencoba untuk mengkaji ulang bagaimana proses pembuatan izin tambang ini. “Kami berharap izin ini untuk bisa ditinjau ulang lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT. Dayan Bumi Artha, Yandri Eka Putra mengatakan, proses perizinannya sudah sampai pada IUP produksi. Untuk mekanismenya masyarakat juga sudah setuju, dan ada Wakil Ketua KAN menyetujui, Pemkab Padang Pariaman, hingga langsung ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar.
