Meski demikian, dia berharap, itu tidak menjadi hanya menjadi isapan jempol belaka, namun betul-betul berpegang pada amanah yang telah dititipkannya bersama masyarakat.
Tak sampai di sana, pihaknya nantinya juga akan membawa persoalan tersebut dengan melibatkan Wanaha Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar. Langkah ini dilakukan sebagai pembanding hasil kajian kerusakan lingkungan di lapangan nantinya.
Kepala DPMPTSP Sumbar, Luhur Budianda yang dihubungi via ponselnya Senin (9/2) mengaku, jika izin yang dikeluarkan tersebut, tidak keluar begitu saja, melainkan telah melalui proses yang panjang.
Dan berdasarkan kajian itulah, barulah DPMPTSP Sumbar melalui Gubernur Sumbar menyetujui izinnya keluar. “Artinya, sudah sesuai dengan aturan, maka barulah izinnya dikeluarkan. Dan ternyata, sekarang terjadi beberapa gejolak di lapangan, terjadilah demo,” katanya.
Pemerintah tentunya akan mencarikan solusi atas dasar itu. Namun pihaknya yang pastinya tetap akan berupaya bagaimana, kondisi masyarakat yang damai dan aman bisa tercipta dengan masuknya investasi. Tapi di satu di sisi, juga perlu diketahui kalau, pihak investasi itu, juga dijamin oleh UU dalam berinvestasi.
