“Kita baru saja menerima perwakilan masyarakat tersebut. Kami akan mencoba melakukan mediasi, dan melakukan pengkajian ulang ke lapangan. Ya kita masih mencari waktu yang tepat untuk turun ke lapangan. Hasil inilah nantinya yang akan kita jalani berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat dan pihak perusahaan,” ungkap Mantan Kepala Dinas Pariwisata Sumbar tersebut.
Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Tasliatul Fuaddi. Menurutnya, yang menerbitkan SK persetujuan lingkungan, SK IUP OP itu tentunya dikeluarkan oleh DPMPTSP Sumbar atas nama Gubernur Sumbar.
“Yang jelas, kami menerbitkan rekomendasi tersebut, tentunya sudah melalui proses pengkajian di tim uji kelayakan. Sekarang yang disampaikan KAN itu, kan dugaan akan merusak lingkungan. Kalau di kami, kalau SK sudah keluar, tidak membahas itu lagi,” sebutnya.
Dikatakan, kalau dampak-dampak yang akan terjadi, sudah diidentifikasi sebelumnya. Dan diminta pihak perusahaan, menyiapkan apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dikelola untuk mengurangi dampak tersebut.
