Lebih lanjut, KAI menjelaskan bahwa mekanisme pemanfaatan lahan perusahaan masih dalam tahap pembahasan dan koordinasi lintas instansi. Proses tersebut meliputi kajian teknis, analisis dampak terhadap keselamatan operasional kereta api, serta pemenuhan aspek administratif sesuai regulasi internal dan ketentuan hukum yang berlaku.
KAI menegaskan bahwa setiap bentuk optimalisasi aset perusahaan akan dilaksanakan secara profesional, transparan, serta berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, legislatif, dan BUMN, KAI berharap rencana pembangunan jalur penyelamat ini dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Barat. Sinergi antarinstansi dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.(*/zoe)
