SINDOTIME.COM-Rencana pendirian Sekolah Rakyat di Kota Padang masih menunggu penyelesaian persoalan lahan. Meski pemerintah pusat telah menyatakan komitmen untuk membangun, proyek tersebut belum dapat dimulai sebelum Pemerintah Kota (Pemko) Padang memastikan ketersediaan tanah dengan luas yang sesuai ketentuan.
Kesiapan ini ditegaskan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, bertemu Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di kantor Kemensos pada Senin (23/2).
Dalam pertemuan tersebut, dua isu strategis dibahas, yakni percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Padang pada akhir tahun lalu.
Menurut Fadly, Pemko Padang saat ini tengah menjalankan proses pengadaan lahan tambahan. Sebelumnya, pemerintah daerah memang telah memiliki sebidang tanah di Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah.
Namun, luasnya belum memenuhi standar minimal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga perlu dilakukan perluasan melalui pembebasan lahan baru.
Di sisi lain, Saifullah Yusuf—yang akrab disapa Gus Ipul—menegaskan bahwa Kemensos pada prinsipnya siap merealisasikan pembangunan tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan fisik proyek sepenuhnya bergantung pada kesiapan administratif dan ketersediaan lahan dari pemerintah daerah. Tanpa syarat tersebut terpenuhi, proses pembangunan belum dapat berjalan.
Selain agenda pendidikan, pertemuan itu juga membahas distribusi bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi. Kemensos menargetkan seluruh bantuan tersalurkan sebelum Maret 2026.
