SINDOTIME.COM—Lonjakan pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan menjadi salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir di Sumatera Barat. Namun, kesiapan infrastruktur belum sepenuhnya ideal. Sejumlah ruas vital masih terdampak bencana yang terjadi pada akhir 2025, sehingga kapasitas jalan belum kembali normal.
Situasi ini membuat opsi pengaturan lalu lintas menjadi lebih terbatas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia merespons kondisi tersebut melalui Rapat Koordinasi yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (26/2). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Dudy Purwagandhi selaku Menteri Perhubungan RI.
Dalam arahannya, Dudy menegaskan bahwa fokus penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya sebatas memastikan arus kendaraan tetap bergerak. Aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat, menurutnya, harus menjadi prioritas utama.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, hingga seluruh pemangku kepentingan transportasi—untuk menekan potensi kemacetan dan kecelakaan.
Dari sisi daerah, Mahyeldi Ansharullah menyebut kompleksitas tantangan tahun ini meningkat signifikan. Selain prediksi lonjakan jumlah pemudik, beberapa jalur strategis belum bisa difungsikan optimal. Jalur Lembah Anai masih berada dalam tahap konstruksi, sementara ruas Sicincin–Malalak yang sempat diproyeksikan sebagai alternatif justru mengalami kerusakan akibat bencana. Dampaknya, arus kendaraan diperkirakan menumpuk pada koridor utama Padang–Bukittinggi.
Konsentrasi lalu lintas di satu koridor utama tersebut mempersempit ruang manuver dalam penerapan rekayasa lalu lintas. Karena itu, langkah antisipasi dirancang lebih dini dengan pendekatan yang terukur dan fleksibel menyesuaikan dinamika di lapangan.
