SINDOTIME.COM-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat menerima kunjungan audiensi dari Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Ruang Buya Hamka, Kantor KAI Divre II Sumbar, Rabu (4/3).
Pertemuan ini menjadi wadah diskusi strategis antara KAI dan Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat kerja sama dalam mendukung pembangunan kota yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan KAI dan jajaran Pemerintah Kota Padang. Dari pihak KAI hadir Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT KAI (Persero) Rafli Yandra, Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI Dadan Rudiansyah, Sekretaris Perusahaan PT KAI Wisnu Pramudyo, serta Kepala KAI Divre II Sumatera Barat Muh. Tri Setyawan. Sementara dari Pemerintah Kota Padang hadir Wali Kota Padang Fadly Amran beserta jajaran pemerintah daerah.
Dalam dialog tersebut, KAI menyatakan kesiapan untuk mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Kota Padang. Salah satu fokus utama adalah penataan kawasan Kota Tua Padang melalui program beautifikasi kawasan, yang diharapkan dapat memperkuat identitas kota sekaligus meningkatkan daya tarik wisata serta menggerakkan sektor ekonomi kreatif di wilayah tersebut.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menegaskan bahwa KAI terbuka untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan aset perusahaan yang dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.
Salah satu wacana yang dibahas adalah kemungkinan penggunaan lahan milik KAI untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk rencana pembangunan hunian tetap bagi warga yang terdampak bencana, dengan tetap memperhatikan aturan serta regulasi yang berlaku.
Selain aspek pengembangan kawasan, pertemuan ini juga membahas upaya optimalisasi aset dan peningkatan fungsi jalur kereta api di wilayah Padang. KAI mendukung penguatan layanan kereta api bandara sebagai bagian dari integrasi sistem transportasi perkotaan.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarkawasan, mempermudah mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
