SINDOTIME.COM-Meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan koalisi Amerika Serikat–Israel memunculkan kekhawatiran di dalam negeri terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang berpotensi tidak stabil membuat DPR meminta pemerintah mulai menyiapkan berbagai skenario antisipasi demi melindungi jamaah Indonesia.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan opsi paling aman apabila konflik terus meluas. Salah satu kemungkinan yang disebutkan adalah penundaan atau bahkan pembatalan keberangkatan jamaah haji jika kondisi keamanan dinilai tidak dapat diprediksi.
Namun ia mengakui, keputusan tersebut bukan hal mudah karena menyangkut aspek psikologis dan spiritual umat Islam yang telah lama menantikan kesempatan menunaikan ibadah haji.
Marwan juga menyoroti pentingnya rencana darurat apabila jamaah sudah berada di Arab Saudi ketika situasi keamanan tiba-tiba memburuk.
Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan mekanisme perlindungan serta skema pemulangan yang jelas jika terjadi eskalasi konflik yang menghambat mobilitas atau keselamatan jamaah.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki preseden dalam mengambil langkah ekstrem terkait penyelenggaraan haji.
Pengiriman jamaah pernah dihentikan pada 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19, sementara pada masa awal kemerdekaan juga pernah terjadi pembatalan karena kondisi perang yang tidak memungkinkan perjalanan ke Tanah Suci.
