Meski demikian, keterbatasan perangkat Early Warning System (EWS) masih menjadi kendala serius, karena dari kebutuhan 300 unit, baru 123 yang tersedia. Ia menekankan bahwa kolaborasi pentahelix dan inovasi seperti EWS inklusif, pemanfaatan toa masjid, serta digitalisasi sistem perlu terus diperkuat agar pesan darurat tersampaikan dengan tepat tanpa memicu kepanikan.
Ketua KPID Sumbar juga kembali menegaskan bahwa media penyiaran memiliki tanggung jawab moral dan etik dalam menayangkan informasi kebencanaan. Tantangan seperti misinformasi dan tayangan yang bersifat sensasional masih sering ditemukan. Karena itu, KPI menekankan pentingnya kepatuhan terhadap P3SPS, terutama Pasal 25 yang melarang visual ekstrem dan narasi yang berpotensi memicu trauma. Ia juga menyoroti perlunya verifikasi berlapis, koordinasi erat dengan lembaga teknis, dan penguatan filter editorial untuk memastikan informasi yang beredar kredibel.
Baca juga : Intensifkan Pengawasan dan Penertiban di…
Dari sisi akademisi, Dr. Otong Rosadi, SH, M.Hum menjelaskan bahwa teknologi EWS pada TV Digital memiliki kemampuan untuk mengirimkan peringatan dini yang cepat dan langsung ke perangkat televisi warga. Namun, efektivitas sistem ini masih bergantung pada kesiapan infrastruktur, sinkronisasi antarinstansi, serta peningkatan kapasitas operator. Ia mendorong adanya penguatan tata kelola, penyusunan SOP aktivasi yang terstandar, perluasan jangkauan siaran digital, hingga pelaksanaan uji coba rutin agar EWS TV Digital dapat berkembang menjadi model mitigasi bencana tingkat nasional.
FGD ini dihadiri oleh perwakilan media, lembaga penyiaran, akademisi, dan instansi pemerintah. Melalui pertemuan ini, para peserta sepakat bahwa integrasi sistem peringatan dini dengan teknologi penyiaran digital merupakan kebutuhan mendesak. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang berbagi informasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meminimalkan risiko bencana di Sumatera Barat.(*/zoe)
Selanjutnya : Dugaan Tindak Pidana Korupsi…
KOMITMEN: Sinergitas antar lembaga dalam mengantisipasi kebencanaan di Sumbar.(KPID Sumbar)
