Syahrul Usman : Kesejahteraan Masyarakat Tetap Jadi Skala Prioritas

TETAP BERJUANG: Anggota DPRD Padangpariaman dari Fraksi Demokrat, Syahrul Usman.(forum sumbar)

Padangpariaman, Sindotime-Anggota DPRD Padangpariaman, Syahrul Usman menyebutkan, efisiensi anggaran yang kini menimpa seluruh daerah di Indonesia, juga berdampak pada pemangkasan anggaran pokok pikiran (pokir) dewan.

Untuk pokir dewan dipangkas hingga 40 persen. Anggaran tersebut diyakini tak akan mampu menampung seluruh kebutuhan masyarakat.

Termasuk dalam hal pembangunan. Di mana, anggaran pokir anggota DPRD Padangpariaman yang dititip di dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini di-nol-kan. Kebijakan ini diambil Pemkab untuk menyikapi efisiensi anggaran yang kini digagas pemerintah pusat.

“Untuk di Padangpariaman terjadi pemangkasan anggaran, terutama di Dinas PUPR. PUPR untuk tahun 2025 ini anggarannya di-nol-kan, sesuai Inpres No 1 Tahun 2025. Kebijakan ini berimbas kepada pokir-pokir yang telah direncanakan di 2024,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut saat melakukan reses daerah pemilihan (dapil) di Kantor Wali Nagari Kasang, Senin (19/5).

Diakui, ada beberapa titik pembangunan jalan di nagari kasang, sesuai dengan dapil dia. Namun sayang kena efisiensi yang ditetapkan oleh presiden. “Itu menjadi beban dan saya sangat prihatin, itu terpaksa kita alami dan tak bisa kita dielakan,” kata anggota Komisi II DPRD Padangpariaman tersebut.

Untuk itu, dirinya selaku perwakilan masyarakat di DPRD Padangpariaman menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, yang sebelumnya udah direncanakan untuk pembangunan jalan di Kenagarian Kasang tidak bisa dijalani 2025 ini. Dia berharap di 2026 nanti, efisiensi bisa teratasi dan Inpres ini bisa direvisi oleh presiden.

Dia juga tidak menampik jika sebagian dana pokir itu diletakan di Dinas PUPR dan sebagian ada juga di dinas pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

“Namun karena pokir yang di PUPR yang di-nol-kan, sehingga akhirnya kegiatan pembangunan infrastruktur tidak bisa terlaksana. Artinya pokir menjadi berkurang. Munkin di dinas lain bisa juga kita laksanakan, itu tergantung pada ketersediaan anggaran kita juga nantinya,” sebutnya.

Wali Nagari Kasang, Ali Buzar yang mendampingi kegiatan reses tersebut menyebut, pada kesempatan itu, ada banyak masyarakat Kasang yang dihadirkan. Ini menjadi ajang untuk sosialisasi program pemerintah sekaligus menampung aspirasi masyarakat.(zoe)