Perkuat Struktur Organisasi, 53 Pejabat Administrator dan Pengawas Dilantik
Padang, Sindotime-Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata
kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif terhadap dinamika zaman. Hal
ini ditandai dengan pengukuhan dan pelantikan 53 pejabat administrator dan
pengawas yang dilaksanakan pada Selasa siang (2/9) di Auditorium Gubernuran.
Prosesi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi
Sumbar, Arry Yuswandi.
Lebih dari sekadar rotasi atau
pengisian jabatan, pelantikan ini diposisikan sebagai bagian dari upaya
strategis membangun birokrasi yang berdaya saing, responsif, dan berdampak
nyata bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Sekda Arry menekankan bahwa ukuran
keberhasilan seorang pejabat bukan pada intensitas kesibukan semata, melainkan
pada output dan outcome yang dirasakan langsung oleh publik.
"Kinerja bukan soal
seberapa sibuk, tetapi seberapa besar kontribusi dan dampaknya terhadap
organisasi dan masyarakat," ujar Arry tegas.
Ia menggarisbawahi bahwa era
birokrasi saat ini menuntut pejabat yang tidak hanya memahami tugas teknis,
tetapi juga mampu menjadi agen perubahan, bekerja kolaboratif, serta menjunjung
tinggi nilai-nilai integritas dan pelayanan. Para pejabat yang dilantik
diharapkan segera beradaptasi, menguasai medan tugas, serta menunjukkan
kepemimpinan yang solutif di tengah tantangan pelayanan publik yang semakin
kompleks.
Sekda juga mengingatkan
pentingnya menjadikan Core
Values ASN "BerAKHLAK" sebagai landasan moral dan
etika dalam setiap pengambilan keputusan, baik dalam pelayanan maupun dalam
manajemen organisasi.
"Pelantikan ini adalah momentum
untuk memperkuat profesionalisme, memperdalam pengabdian, dan menegaskan
kembali komitmen kita terhadap pelayanan publik yang berkualitas,"
tegasnya.
Turut hadir dalam acara
tersebut sejumlah pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sumbar, antara
lain Asisten Administrasi Umum Medi Iswandi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Adib Alfikri, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Fitriati.
Langkah ini menjadi bagian
dari ikhtiar berkelanjutan Pemprov Sumbar dalam membangun tata kelola
pemerintahan yang modern, lincah, dan berorientasi hasil yang sejalan dengan
visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.(*/zoe)
COMMENTS