Meski Mengalami Peningkatan, SAKIP di Berbagai Daerah Masih Belum Optimal

DIEVALUASI: Rakor Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Auditorium Istana Gubernur.(pemprov sumbar) Padang,...

DIEVALUASI: Rakor Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Auditorium Istana Gubernur.(pemprov sumbar)

Padang, Sindotime-Pemprov Sumbar baru-baru ini menyoroti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk tahun 2024. Meskipun ada peningkatan yang terlihat, kinerja akuntabilitas di beberapa daerah di Sumbar masih dinilai kurang optimal. Dari 19 kabupaten/kota yang dievaluasi, empat di antaranya meraih predikat BB, 14 mendapatkan predikat B, dan satu daerah memperoleh predikat CC.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Sumbar, Yozarwardi, menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. SAKIP, menurutnya, bukan hanya alat untuk mempertanggungjawabkan kinerja, tetapi juga untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan dengan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Melalui SAKIP, kita bisa memastikan anggaran digunakan dengan tepat dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat," kata Yozarwardi saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Auditorium Istana Gubernur pada Rabu, 22 Januari 2025.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara perangkat daerah, dengan merujuk pada nilai inti Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang kolaborasi. Meski beberapa daerah sudah menunjukkan perkembangan, Yozarwardi menyoroti masih adanya daerah yang belum mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu, ia menyerukan perlunya langkah konkret untuk memperbaiki akuntabilitas di seluruh jajaran pemerintahan.

"Target kita adalah tidak ada lagi daerah yang mendapat nilai SAKIP kategori C. Hal ini hanya bisa terwujud dengan komitmen bersama dan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah, serta penguatan koordinasi antara Bappeda, Inspektorat, dan bagian organisasi," jelas Yozarwardi.

Fitriati, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, dalam laporannya juga menyampaikan betapa pentingnya peran SAKIP dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Ia menekankan perlunya penguatan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar implementasi SAKIP dapat berjalan dengan optimal.

"Dengan adanya rakor ini, kami berharap bisa memperkuat peran Bappeda dalam perencanaan, Biro Organisasi dalam koordinasi, serta Inspektorat dalam pengawasan dalam implementasi SAKIP," tutur Fitriati.

Rapat ini juga menghadirkan dua narasumber penting, yaitu Akhmad Hasmy dari Kementerian PANRB dan Teten Ali, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jawa Barat. Hasmy menekankan bahwa SAKIP harus dijalankan secara sistematis sebagai alat pertanggungjawaban, sementara Teten berbagi pengalaman sukses implementasi SAKIP di Jawa Barat yang sudah memanfaatkan kemajuan teknologi.

Sebagai penutup, Andri Yulika, Asisten Administrasi Umum sekaligus Plt. Inspektorat Daerah Sumbar, berharap hasil rakor ini dapat menjadi acuan untuk langkah-langkah perbaikan selanjutnya. "Kami berterima kasih kepada Pak Hasmy, Pak Teten, serta semua pihak yang hadir. Semoga kita dapat terus meningkatkan nilai SAKIP kita secara bertahap," ungkapnya.(*/zoe)