Hutan Mangrove Mentawai Berpeluang Sumbang Rp 316 Miliar Lewat Credit Karbon

PELUANG BESAR : Founder PT Malindo Care, Dato’ Paduka Seri Zainal Abidin Bin A Hamid didampingi Dirut PT Malindo Internasional Indonesia, Dahnil Tarudin, Direktur PT Kualiti Alam Hijau (M) Sdn. Bhd, Ken Tan Kepala DLH Sumbar Tasliatul Fuaddi, Wabup Kepulauan Mentawai, Jakop Saguruk saat diskusi credit karbon, Senin (26/5).(dok Dato’ Paduka Seri Zainal Abidin Bin A Hamid)

Tuapejat, Sindotime-Keinginan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk keluar dari status daerah tertinggal semakin terbuka lebar. Teranyar, Kabupaten yang beribukota Tuapejat tersebut berpeluang menambah pendapatan sekitar Rp 316 miliar lewat credit karbon dari keberadaan hutan mangrove-nya.

Ini setelah PT Malindo Care, perusahaan asal Malaysia yang bekerja sama dengan PT Malindo Internasional Indonesia dan PT Kualiti Alam Hijau (M) Sdn. Bhd, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi Kepulauan Mentawai untuk ikut dalam credit karbon atau masuk dalam perdagangan karbon dunia.

“Kami sudah bertemu dengan Wakil Bupati Mentawai dan mensosialisasikan rencana ini kepada para kepala desa yang ada di Mentawai. Dan Alhamdulillah, mereka sangat mendukung kita,” kata Founder PT Malindo Care, Dato’ Paduka Seri Zainal Abidin Bin A Hamid, Selasa (27/5).

Dari informasi yang dipaparkan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, saat ini kabupaten tersebut memiliki hutan mangrove sekitar 24 ribu hektar. Jika credit karbon dari keberadaan hutan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik, maka ini akan bisa menjadi penghasilan tersendiri baik bagi pemilik tanah ataupun pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Belum lagi hutan lindung (hutan biasa) yang jumlah ada sekitar 500 ribu hektare.

Khusus untuk hutan mangrove, tiap hektarenya diyakini mampu menghasilan 50-120 unit karbon (CO2). Jumlah ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan hutan lindung (hutan biasa) yang hanya sebesar 10-20 unit karbon (CO2).

Hanya saja, semua ini sangat tergantung kepada pemerintah daerahnya. Jika pemerintah daerahnya segera memberikan izin pihaknya untuk menjadi developer credit karbon tersebut, pihaknya akan langsung melakukan pemetaan potensi credit karbon yang dihasilkan.

“Tinggal lagi izin dari pemilik tanah atau pemerintah daerah, agar bisa diukur karbon yang dikeluarkan melalui satelit. Setelah didapat jumlah karbonnya, barulah dibuat suatu perjanjian dengan pemilik tanah atau pemerintah sebagai acuan untuk melanjutkan dikeluarkannya sertifikat perdagangan karbon yang dikeluarkan di Thailand dan Paris, sesuai dengan data-data yang didapatkan satelit,” ungkap Dato’ Paduka Seri Zainal Abidin Bin A Hamid diamini Dirut PT Malindo Internasional Indonesia, Dahnil Tarudin dan Direktur PT Kualiti Alam Hijau (M) Sdn. Bhd, Ken Tan.

Untuk mengeluarkan sertifikat ini, akan memakan waktu hingga satu tahun. Ini dinilai cukup cepat jika dibandingkan dengan yang lainnya yang bisa mengeluarkan sertifikat tiga hingga lima tahun. sebab mereka melakukannya secara manual.

Di mana, kelemahannya pakai cara manual ini harus turun ke lokasi, memakai jasa orang untuk melakukan pengukuran. Dan ada kemungkinan hasil agak meragukan. Sehingga pembeli yang semula ingin membeli dengan harga yang tinggi, akhirnya justru membeli dengan harga yang rendah.

“Dan untuk biaya prosesnya kita akan tanggung semuanya. Dan kita juga tidak memaksa pihak pemerintah harus menjual kepada kita. Pemerintah bisa memilih untuk menjual kepada pihak mana pun sesuai dengan harga pasaran,” kata Dato’ Paduka Seri Zainal Abidin Bin A Hamid, damping Fungsional Penyuluh Madya Dinas Perkebunan dan Pertanian Sumbar, Indra Jaya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Tasliatul Fuaddi berharap pemerintah daerah bisa memanfaatkan peluang ini semaksimal mungkin. Karena, sangat jarang ada investor yang mau menalangi sebuah proses ivestasi hingga jadi dan mendatangkan hasil kepada daerah itu sendiri.

“Saya kira, ini adalah sebuah peluang yang sangat jarang ditemui. Jadi saya harap Pemkab Mentawai bisa menangkap peluang ini,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Jakop Saguruk mengapresiasi tinggi inisiatif Proyek Karbon Hijau yang diluncurkan oleh investor asal Malaysia. Ia menilai proyek carbon credit ini sebagai langkah besar dalam pelestarian ekologi yang patut dicontoh oleh negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

“Proyek Karbon Hijau Malaysia ini bukan semata investasi lingkungan, tetapi juga wujud nyata komitmen global untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Mentawai sangat terbuka terhadap kolaborasi serupa dalam mendukung program karbon biru dan hijau,” tegas Jakop.(zoe)