Targetkan 16 Koperasi Aktif di 2025, Dukung Pembentukan Koperasi Merah Putih

DIBAHAS: Rakor Nasional secara daring bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Senin (19/5).(pemko padang panjang)

Padang Panjang, Sindotime-Percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih (MP) mendapat dukungan penuh dari Pemko Padang Panjang. Ini dinilai sebagai bagian dari program strategis nasional yang sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Hendri Arnis serta Wakil Wali Kota Allex Saputra dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.

Dukungan tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setdako, Putra Dewangga, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara daring bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Senin (19/5), dari Ruang VIP Balai Kota Padang Panjang.

“Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Pemko menargetkan pembentukan 16 koperasi yang tersebar di seluruh kelurahan,” ujar Putra.

Ia menyebut, beberapa kelurahan telah lebih dahulu memulai proses musyawarah pembentukan koperasi, di antaranya Kelurahan Silaing Bawah, Bukit Surungan, Tanah Pak Lambik, Silaing Atas, Tanah Hitam, dan Ekor Lubuk.

“Kami percaya koperasi ini akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Selain memperkuat ketahanan pangan, langkah ini juga akan mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah wajib memasukkan program dan subkegiatan pembentukan Koperasi Merah Putih ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seperti RPJMD, RKPD, APBD, dan Perubahan APBD tahun 2025. Ia juga mengimbau daerah untuk mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mendukung percepatan program ini.

Sementara itu, Menteri Zulkifli Hasan menekankan bahwa pembentukan koperasi dimulai dari pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang harus selesai paling lambat 31 Mei 2025. Selanjutnya, akta pendirian koperasi harus diurus melalui notaris dalam waktu tiga hari kerja dan mendapat pengesahan dari Kemenkumham dalam waktu tujuh menit secara daring.

Zulkifli optimistis seluruh koperasi di tingkat kelurahan dan desa sudah memiliki badan hukum resmi paling lambat pada 30 Juni 2025.(*/zoe)