Rencana Pembangunan Kampus UNP di Tarok City, Padang Pariaman Mengapung Lagi

Rencana Pembangunan Kampus UNP di Tarok City, Padang Pariaman Mengapung Lagi

MENGAPUNG LAGI: Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, bersama Rektor UNP Krismadinata ketika membahas pembangunan kampus UNP di Tarok City di Hotel UNP Padang. (diskominfo padang pariaman)

Padang, Sindotime–Pertemuan antara Rektor UNP, Prof. Krismadinata dengan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis di Hotel UNP Padang pada Rabu (10/9) menjadi momentum terkait rencana pembangunan kampus Universitas Negeri Padang (UNP) di kawasan Tarok City, Kabupaten Padang Pariaman. Sebab, ini menjadi topik utama pembahasan dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh jajaran pimpinan UNP serta sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam diskusi tersebut, kedua pihak menyoroti pentingnya penyelesaian dampak sosial terhadap masyarakat, khususnya terkait penyediaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kampus. Rektor UNP menyampaikan bahwa proses pembangunan fisik direncanakan mulai pada tahun 2026, dengan anggaran yang telah disiapkan. Namun, ia menegaskan bahwa proses pembebasan lahan dan penanganan dampak sosial harus dituntaskan terlebih dahulu.

Bupati John Kenedy Azis menyampaikan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap proyek strategis ini. Ia menyatakan kesiapan Pemkab dalam membantu proses pendataan tanaman dan bangunan yang berada di atas lahan yang direncanakan untuk pembangunan kampus.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023, kewenangan penanganan dampak sosial berada di tangan Gubernur. Namun, aturan tersebut memungkinkan adanya pelimpahan kewenangan kepada kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Jika pelimpahan tersebut disetujui, Pemkab akan segera membentuk tim terpadu untuk mempercepat proses penyelesaian dampak sosial.

Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas rencana pembangunan Sekolah Garuda Baru di lokasi yang berdekatan. Karena lahan tersebut merupakan aset milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penggunaan lahannya tidak memerlukan penerbitan sertifikat baru, yang akan memperlancar proses pembangunan.

Rektor UNP menyambut baik dukungan dari pemerintah daerah dan berharap sinergi antara institusi pendidikan dan pemerintah ini dapat memperkuat kualitas pendidikan di Sumatera Barat, khususnya di wilayah Padang Pariaman.

Sebagai tambahan informasi, pelimpahan kewenangan penanganan dampak sosial sebelumnya telah diajukan UNP kepada Gubernur pada tahun 2022, namun belum direalisasikan. UNP berencana mengajukan kembali permohonan tersebut. Jika surat keputusan pelimpahan diterbitkan, tim terpadu daerah akan segera memulai langkah-langkah teknis di lapangan.(*/zoe)