Ponsel Ancam Kesehatan Siswa, Efektif Dibatasi Penggunaannya di Sekolah Juni Mendatang

DIPAPARKAN: Suasana konferensi pers terkait pembatasan penggunaan ponsel di sekolah bagi siswa yang digelar Dinas Kominfotik Sumbar di Aula Diskominfotik Sumbar.(pemprov sumbar)

Padang, Sindotime-Pembatasan penggunaan telepon seluler bagi siswa bukan hanya soal kedisiplinan belajar, tapi juga menyangkut kesehatan jiwa dan fisik anak-anak.

Ini dikatakan dr. Igha Vinda Harikha, Sp.KJ dari Rumah Sakit Jiwa Prof HB Saanin saat menjadi narasumber di konferensi pers yang digelar Dinas Kominfotik Sumbar di Aula Diskominfotik Sumbar, Rabu (28/5).

“Remaja adalah kelompok rentan. WHO mencatat 1 dari 7 anak remaja mengalami gangguan mental, dan gadget adalah salah satu pemicunya. Tujuh dari 10 remaja perempuan kecanduan media sosial, sembilan dari 10 remaja laki-laki kecanduan game online,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan risiko penggunaan berlebihan, seperti gangguan tidur, sakit kepala, mata lelah, penurunan fungsi sosial, hingga gejala depresi. Oleh karena itu, pencegahan dan pengawasan sangat penting dilakukan bersama, baik di sekolah maupun di rumah.

Aturan ini merupakan bagian dari penguatan budaya positif di sekolah dan rumah, termasuk dalam sosialisasi tujuh kebiasaan baik bagi siswa: bangun lebih awal, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur tepat waktu.

Terkait persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Dinas Pendidikan resmi menerbitkan surat edaran Nomor : 100.3.4.4/3240/SEK/DISDIK-2025 tentang Pembatasan Penggunaan Telepon Selular (ponsel) di Lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Sumatera Barat Dasar. Kebijakan ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Aula Diskominfotik Sumbar, Rabu (28/5), dan mulai diterapkan efektif di seluruh sekolah pada bulan Juni mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Barlius, menegaskan bahwa pembatasan ini diterapkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman bagi peserta didik.

“Ini bukan pelarangan total, tapi pembatasan yang terukur dan mendidik. Siswa tetap boleh membawa ponsel, tapi akan dikumpulkan oleh sekolah saat pelajaran dimulai, lalu dikembalikan saat pulang. Penggunaan hanya diizinkan untuk keperluan pembelajaran atau kondisi darurat,” jelas Barlius.

Ia menambahkan, aturan ini lahir dari kekhawatiran atas maraknya penggunaan gawai yang mengganggu konsentrasi belajar, bahkan membuka celah pada konten negatif dan hoaks di kalangan siswa. Oleh karena itu, sekolah diminta menyediakan loker penyimpanan, menetapkan kontak resmi untuk orang tua, serta membentuk Satgas pemantau pelaksanaan di lingkungan sekolah.

Barlius juga menyampaikan bahwa aturan ini selaras dengan arahan Gubernur Sumbar dan mendasarkan pada Undang-Undang ITE serta upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Selain masuk dalam tata tertib sekolah yang direvisi, pelanggaran akan dikenakan sanksi mendidik yang ditentukan oleh masing-masing sekolah.

“Setelah pandemi, banyak siswa terbiasa dengan ponsel, bahkan kecanduan. Mereka sulit membedakan mana konten baik dan buruk. Ini bukan semata tanggung jawab guru, tapi juga butuh kerja sama orang tua. Jangan sampai guru malah ‘diakali’ siswa,” tegasnya.

Dinas Pendidikan juga mengimbau agar kebijakan ini dapat diselaraskan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk diterapkan pula di jenjang SD dan SMP. Evaluasi pelaksanaan akan dilakukan setelah tiga bulan berjalan, disertai pembentukan tim monitoring untuk memastikan implementasi merata di seluruh wilayah Sumbar.(*/zoe)