Kemendiknas Minta Pemerintah Daerah Lakukan Pemetaan

CEK LAPANGAN: Kepala Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, Hafidz Muksin didampingi Kabid PSMA, Mahyan serta Kepala SMAN 8 Padang, Berry Devanda saat pemantauan SPMB di SMAN 8 Padang pada Kamis (26/6).(zoe/sindotime)

Padang, Sindotime-Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meminta pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan terhadap siswa yang akan menamatkan bangku pendidikan. Dan seberapa banyak kuota yang perlu didisiapkan.

Ini dimaksud agar jumlah lulusan bisa tertampung di sekolah yang ada daerah tersebut. Pasalnya, dari hasil pemantauan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di beberapa sekolah, masih ditemui adanya kekurangan.

“Seberapa banyak lulusan yang ada di SD, dan seberapa banyak kuota yang disiapkan di SMP. Sehingga, kalau sudah dipetakan, mereka sudah tahu persis mereka akan mendaftar di SMP mana, sehingga tidak ada lagi kekurangan peserta didik,” ujar Kepala Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, Hafidz Muksin saat melakukan pemantauan SPMB di sejumlah sekolah di Padang.

Usulan ini muncul ketika Hafidz Muksin menemui masih adanya sekolah yang tidak mampu memenuhi kuota. Seperti yang ditemuinya di SMPN 26 Padang. Di mana sekolah tersebut masih kekurangan peserta didik.

Sedangkan di SDN 02 Lubukbuaya, dirinya menilai, pihak sekolah sudah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan sekolah sekitarnya, seperti sekolah islam terpadu, sekolah swasta lainnya. Sehingga anak-anak yang tidak diterima di sekolah tersebut, sudah diarahkan langsung ke sekolah-sekolah tersebut.

Menurutnya, kalau memang kuotanya berlebih, pihaknya menyarankan agar prestasi dan domisili menjadi pertimbangan bagi sekolah. Atau bisa juga dengan tes potensi akademik, tergantung dari kemampuan sekolah, apalagi kalau sekolah tersebut adalah sekolah unggulan.

Namun tetap, pada prinsipnya SPMB mengacu kepada pemerataan. Tujuannya, agar para pelamar tidak terfokus kepada sekolah satu saja. Padahal ada sekolah-sekolah lainnya. Namun itu tetap ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan.

Selain itu, Kemendikdasmen juga memiliki unit layanan terpadu di 117 yang dapat menampung segala informasi, pengaduan dan keluhan masyarakat terkati SPMB. Sehingga bisa dijadikan sebagai upaya perbaikan, agar pelaksanaan SPMB bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Sedangkan Dinas Pendidikan Sumbar memastikan, tidak tes-tes lainnya di luar aturan yang telah ditetapkan Kemendikdasmen dan juga Disdik Sumbar. Dan pihaknya juga membuka ruang kepada masyarakat untuk melaporkannya langsung kepada pihaknya.

“Hingga hari ini, kita belum ada menerima laporan pengaduan-pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan SPMB ini. Karena kita betul-betul mengawal bagaimana pelaksanaan SPMB ini bisa berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” kata Kabid Pembinaan SMA, Mahyan.

Sementara itu, pelaksanaan SPMB di SMAN 8 Padang, juga berjalan dengan baik. Bahkan, untuk sekolah tersebut menyediakan kuota sebanyak 139 orang untuk jalur domisili, 60 orang untuk jalur prestasi akademik, 60 orang untuk prestasi non akademik, 17 orang untuk jalur mutasi dan sebanyak 119 orang untuk jalur afirmasi.

Bahkan, minat peserta didik untuk masuk ke SMAN 8 Padang tahun ini juga terlihat cukup tinggi. Ini karena jajaran sekolah tersebut saling bekerja sama dengan pihak kecamatan, kelurahan dan pengurus masjid dan mushalla serta masyarakat yang dekat dengan lingkungan sekolah tersebut dalam penyapaian informasi tentang SPMB.

“Pada prinsipnya dalam pelaksanaan SPMB ini, kami sudah mengacu kepada regulasi. Dan sebelumnya kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik di tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Dan juga aktif di medsos mengabarkan informasi penerimaan peserta didik baru,” kata Kepala sekolah yang pernah diundang menjadi peserta Master Google Trainer yang digelar Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbudristek.(zoe)