Paling Lambat 2027 PLTSa Dibangun di Sumbar, Olah Sampah jadi Energi Terbarukan

BERKOMITMEN: Kepala DLH Sumbar, Tasliatul Fuaddi bersama Kepala DLH Padang Pariaman, Syofrion saat kegiatan rancangan Renstra DLH Sumbar di Aula Kantor Gubernur Sumbar.(zoe/sindotime)

Padang, Sindotime-Ditunjuknya Sumbar sebagai salah satu dari 33 daerah pengolah sampah menjadi energi listrik (Pesel) melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), tentunya membawa angin segar bagi pengelolaan sampah di ranah minang.

Bahkan beberapa waktu lalu, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga sudah membicarakan rencana tersebut melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar. Dan Sumbar hanya disuruh untuk menyiapkan lokasinya saja.

“Ini adalah program nasional dan pemerintah pusat sudah mengundang kita langsung ke Jakarta terkait hal ini. Sebelumnya, program ini hanya menyasar 12 kota di Indonesia. Namun sekarang bertambah menjadi 33 kota. Dan saat ini Perpres-nya sedang direvisi,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Tasliatul Fuaddi, Senin (30/6).

Perpres yang direvisi dimaksud adalah yakni Perpres No 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Perpres ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan PLTSa di beberapa daerah untuk mengatasi masalah sampah dan menghasilkan energi listrik.

Diakui Fuad, pembangunan PLTSa ini, dibiyai APBN yang akan mengakomodir sampah dari empat daerah di Sumbar seperti Padang, Padangpariaman, Padangpanjang, dan Pariaman.

Sedangkan untuk lokasi pembangunan PLTSa tersebut nantinya terletak di Padangpariaman. Di mana, nantinya pengelolaannya oleh pusat dengan pihak ketiga, tanpa tipping fee (bayaran kepada pengolah sampah) yang masuk ke dalam perubahan Perpres 35/2018.

“Jadi menurut kami, ini adalah sesuatu yang luar biasa dan ini harus kita syukuri. Karena selama ini Sumbar kesulitan untuk menganggarkan pengelolaan sampah, tapi sekarang tanpa tipping fee. Jadi ini harus disambut dengan baik,” sebut Fuad.

Dikatakan, dalam hal ini, daerah hanya menyiapkan lokasi dan memastikan sampah itu ada tersedia. Sampah minimal yang harus tersedia dalam sebuah pembangkit listrik ini adalah sebesar 1.000 ton sehari. Makanya dihimpun dari keempat daerah tersebut. Dan ini akan segera dirapatkan dengan masing-masing pemerintah daerah.

“Ini baru saja dibicarakan dalam Rakornas di Jakarta dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan baru disampaikan Menteri yang meminta agar daerah mempercepat persiapannya (lokasinya, red), sembari menunggu Perpresnya yang sudah digodok dan sudah hampir final,” katanya.

Kalau untuk lokasi, akan dipastikan tahun ini tuntas dan Padangpariaman juga sudah menyatakan kesiapannya. Dan di pusat, pembangunannya ditarget paling lambat pada 2027. Artinya ini nantinya akan menjadi proyek strategis nasional.

“Ini juga sudah didiskusikan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Padangpariaman. Dan daerah ini juga cukup luas dan lahannya pun sudah dipastikan tersedia oleh Pemkab. Ini nantinya yang akan dibicarakan dengan tiga daerah lainnya,” akunya.

Kepala DLH Padang Pariaman, Syofrion juga tidak menampik jika Padang Pariaman sudah menyatakan kesiapannya untuk menyediakan lokasi. Dan kapan pun, pihaknya siap untuk membawa Pemprov untuk melakukan penjauan lokasi tersebut.

“Kalau untuk lokasi, kita sudah siapkan. Tinggal lagi menunggu seperti teknisnya dari KLHK. Dan kita jelas sangat terbantu sekali dengan adanya PLTSa ini, ini karena volume sampah kita yang cukup besar setiap harinya,” sebut mantan Caman Batang Anai tersebut.(zoe)