Renstra Ikut Menentukan Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, Inklusif, dan Berkeadilan

SEPAKAT: Kepala DLH Sumbar, Tasliatul Fuaddi melakukan penandatanganan komitmen bersama dengan para peserta.(zoe/sindotime)

Padang, Sindotime-Perencanaan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan lima tahun ke depan sangat dibutuhkan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa Sumbar bukan hanya membangun dari sisi fisik dan ekonomi, tetapi juga dari sisi kualitas lingkungan hidup, ekosistem, dan daya dukung alam yang menjadi warisan dan amanah untuk generasi mendatang.

Ini dikatakan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar di Aula Gubernur Sumbar, Senin (30/6).

“Sebagaimana kita ketahui bersama, arah pembangunan Sumbar untuk lima tahun ke depan telah dituangkan dalam RPJMD dengan visi besar yakni Sumbar Madani yang Maju dan Berkeadilan,” kata Mahyeldi Ansharullah.

Disebutkan, kata “Madani” mengandung makna mendalam tentang masyarakat religius dengan nilai spiritual yang tinggi, berpikiran maju dan memiliki tatanan kehidupan demokratis serta berkeadilan.

“Maju” mencerminkan Peradaban maju dengan Pembangunan disemua aspek berbasiskan nilai dan norma Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Sedangkan “Berkeadilan” menuntut agar pembangunan yang inklusif dapat dirasakan semua pihak serta tetap memperhatikan keberlanjutan kualitas lingkungan hidup.

Lingkungan hidup adalah salah satu pilar penting dalam mencapai ketiga aspek visi tersebut. Tanpa lingkungan yang sehat dan lestari, tidak akan ada kemajuan yang berkelanjutan. Tanpa keadilan lingkungan, ketimpangan akan makin dalam, dan generasi mendatang akan mewarisi beban ekologis yang berat.

Karena itu, penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 harus dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa ini bukan sekadar dokumen teknokratik, tetapi sebuah peta jalan moral dan operasional untuk menyelamatkan masa depan daerah.

“Dalam konteks global, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap tantangan perubahan iklim yang makin nyata dampaknya. Fenomena cuaca ekstrem, penurunan kualitas udara dan air, kehilangan keanekaragaman hayati, serta meningkatnya bencana ekologis telah menjadi peringatan keras bagi kita semua. Sumatera Barat bukan pengecualian. Kita telah merasakan sendiri bagaimana banjir, longsor, abrasi, dan kebakaran hutan kian sering terjadi,” akunya.

Rencana strategis ini diharapkan berkontribusi nyata dalam penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Tidak hanya berfokus pada target administratif, tetapi betul-betul menjadi refleksi kebutuhan riil masyarakat dan tantangan lingkungan yang kita hadapi. Sehingga terlihat rencana kerja yang inovatif, berbasis data dan ilmu pengetahuan, namun juga berpijak pada nilai-nilai lokal dan partisipasi masyarakat.

Menghadapi kompleksitas masalah lingkungan, dibutuhkan sinergi dengan Dinas BMCKTR, ESDM, Kehutanan, Pertanian, Perhubungan, bahkan sektor pendidikan dan budaya. Karena menjaga lingkungan tidak cukup hanya dengan teknologi dan regulasi, tetapi juga dengan pendidikan karakter, kampanye publik, dan kolaborasi yang menyentuh hati masyarakat.

Pada kesempatan itu, Mahyeldi juga menyoroti viralnya penolakan masalah rencana PT Sumber Pemata Sipora berinvestasi di bidang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Untuk itu, DLH agar betul-betul mengkaji baik buruknya dengan mengikuti segala aturan perundang-undangan yang ada dalam melakukan penilaian amdal yang sedang berlangsung, kaji dampak yang mungkin terjadi dan apa antisipasinya.

Kemudian juga terkait viralnya foto-foto kayu diatas ponton dan foto kayu di logpond atau dermaga buatan sendiri. Sebenarnya sesuai informasi dinas kehutanan, itu adalah milik masyarakat perorangan atau kaum suku setempat yang memperoleh semacam Hak Akses SI PUHH online untuk mendapatkan dokumen angkutan kayu dari UPT Kementerian Kehutanan yang ada di Pekanbaru. Kemudian untuk penebangan kayunya masyarakat bekerjasama dengan perusahaan swasta tertentu dalam melakukan penebangan dan pengangkutan kayu bulat

“Jadi itu tidak ada izinnya secara khusus, tetapi lebih pada kebijakan di kementerian kehutanan. Dan kebijakan ini harus dievaluasi, masak untuk menebang kayu di lahan 50-100 Ha tidak ada izin resmi atau izin khususnya seperti izin lingkungan dan izin lain. Seperti halnya izin usaha galian C yang kadang hanya seluas 5-10 Ha saja wajib mendapatkan berbagai izin dan persetujuan lingkungan. Ini juga sudah tidak benar dalam regulasi,” katanya.

Kepala DLH Sumbar, Tasliatul Fuaddi menyebut, sejumlah isu-isu lingkungan hidup yang dibahas pada forum ini di antaranya seperti pengelolaan sampah dan limbah, kebencanaan yang salah satunya dipicu banyaknya lahan yang sudah beralih fungsi, begitu juga keberadaan tambang-tambang emas illegal, belum lagi pencemaran air danau Maninjau akibat keramba milik masyarakat.

Ini menjadi fokus di renstra yang dibahas bersama OPD provinsi, pegiat lingkungan, termasuk instansi vertikal. Sesuai dengan target indikator kinerja RPJMN dan RPJMD. Seperti Indikator Kinerja Lingkungan Hidup (IKLH), penurunan emisi GRK, pelayanan dan pengeloaan sampah di TPA.

“Sehingga terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan,” sebut Tasliatul Fuaddi.(zoe)